Anggota DPRD Bandar Lampung terlibat Narkoba

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap empat orang yang diduga sedang pesta narkoba, Jumat (11-1), sekitar pukul 15.00. Salah satu di antara mereka, yakni Jimmy Khomeini Erchan, anggota Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung.

Polisi menyita sebuah bong dari kamar Yan Petot di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Enggal, Bandar Lampung. Sementara tes urine yang dilakukan Polresta terhadap mereka dinyatakan positif mengandung narkoba.

Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Sunaryoto, Jumat (11-1) malam, mengatakan penggerebekan dipimpin Aiptu Kurnia setelah petugas mendapat informasi dari warga. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan sebuah bong yang disembunyikan di bawah keramik di kamar milik Yan Petot.

Rudy Sanjaya : PPP Fokus Pemberdayaan Ekonomi Ummat.

Sebabai satu satunya partai yang masih konsisten menjadikan Islam sebagai azas Partai, maka sejatinya PPP memiliki perhatian yang fokus kepada perekonomian ummat, sehingga ummat tidak rentan money politik. Selama ini kita tidak dapat menyalahkan ummat, karena ummat pada umumnya memiliki ketahanan ekonomi yang sangat lemah, sehingga baik dalam pemilihan legislatif maupun pilkada baik I maupun II menjadi rentan politik uang tersebut di atas.

Manakala perekonomian ummat dapat menguat, memiliki kemandirian ekonomi serta kesejahteraan yang memadai, dan berposisi setidaknya golongan menengah ke atas, maka sikap politik mereka akan berubah. yaitu memperhatikan masalah idiologi dalam berpolitik, serta memeiliki respon tentang visi serta program program partai dan lain sebagainya.

Besarnya politik Islam akan sangat tergantung sekali kepada kekuatan ekonomi ummat, kemandirian organisasi Islam serta berkembangnya pendidikan dan pemikiran Islam. Demikian Rudi Sanjaya menjelaskan kepada admin Blog DPW PPP Lampung melalui telepon celulernya.

Anggota DPRD Lamteng Malas Ngantor

GUNUNGSUGIH (Lampost): Sejak lebaran hingga kini 50 anggota DPRD Lamteng malas ngantor. Ditambah lagi rolling komisi dan alat kelengkapan yang masih menyisakan polemik.

Pengamatan Lampung Post, sepinya aktifitas di DPRD Lamteng terlihat sejak hari raya idul fitri tahun lalu. Sampai kini, tercatat baru beberapa paripurna saja yang membuat suasana kantor ramai. Diantaranya, pengesahan enam raperda dan satu ditunda.

Lalu, paripurna penyampaian nota keuangan dilanjutkan pembahasan anggaran antara badan anggaran dengan pihak eksekutif. Usai pengesahan APBD 2013 pada 11 Desember lalu sekaligus roling komisi dan alat kelengkapan.

Selebihnya, suasana kantor DPRD sepi. Setiap harinya hanya

Syamsul Rizal : Memantapkan PPP Sebagai Rumah Besar Ummat Islam

Sesuai dengan keputusan KPU yang meloloskan 10 Partai sebagai peserta Pemilu 2014, maka komposisi partai peserta Pemilu yang akan datang adalah enam partai beraliran nasionalis dan empat partai beraliran Islam. Partai beraliran Islam itu adalh Pan, PKB, PKS dan PPP. Tetapi PAN, PKB dan PKS telah menyatakan diri sebagai partai terbuka. Sementara PPP muncuk sebagai satu satunya partai yang tetap menyatakan diri sebagai partai yang berazaskan Islam. Maka wajar saja bila PPP merasa berkewajiban untuk menjadikan PPP sebagai rumah besar ummat Iskam, yang akan menampung aspirasi ummat Islam dalam Pemilu 2014 yang akan datang.

Sebagai satu satunya partai yang tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azas partai, harus

KPU Susun Juklak-Juknis Pilgub

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung terus melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) tahun 2013. Teranyar, KPU mulai menyusun draf petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) penyelenggaraan pilgub. Ada beberapa draf yang akan dibuat KPU, mulai merekrut penyelenggara hingga penghitungan suara.

Anggota KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, rekrutmen ribuan penyelenggara yang akan direkrut mulai kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Draf itu juga akan berisi tentang tata cara pemutakhiran data pemilih.

’’Kemudian tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur, baik melalui independen maupun partai politik. Serta tentang tata cara kampanye dan audit dana kampanye, tata cara pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain,” urai Edwin kepada koran ini kemarin.

Sementara, KPU Lampung segera menyeleksi panitia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan segera setelah

DPRD Pesawaran Bertambah 10 Kursi

GEDONGTATAAN – Kabar gembira bagi warga Pesawaran. Pada pemilu 2014, jumlah wakil rakyat di DPRD setempat dipastikan bertambah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran Derry Hendryan mengatakan, berdasarkan daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) Pesawaran, jumlah penduduk di kabupaten berjuluk Andan Jejama itu mencapai 569.729 jiwa.

’’Nah, berdasarkan UU No. 8/2012 tentang Pemilu, pasal 26 angka 2 huruf f mengatur bahwa jumlah penduduk 500 ribu–1 juta jiwa kuota di DPRD adalah 45 kursi,’’ ujarnya kepada Radar Lampung kemarin.

Mantan anggota KPU Lampung Selatan itu mengungkapkan, pada Pemilu 2014, jumlah daerah pemilihan (dapil) di Pesawaran juga rencananya bertambah dari empat menjadi lima sampai enam. Penambahan ini seiring

Syukuran DPW PPP Lampung

Menurut rencana DPW PPP Lampung pada tanggal 12 Januari 2013 yang akan datang akan menyelenggarakan syukuran dalam rangka hari lahir PPP, acara ini akan diselenggarakan secara sederhana di kantor DPW PPP di Jalan Wolter Mangonsidi Telukbetung, sekitar pukul 20 atau bakda Isya. Dalam acara itu selain akan disampaikan sambutan dari Kerua DPW juga akan disampaikan Tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ust. Lukman Hakim. Demikian kabar yang kami terima dari sekretariat DPW PPP Lampung.

Dalam kesempatan itu diharapkan kepada para kader PPP untuk dapat menghadiri acara itu tetat pada waktunya. Panitia menyiapkan sekitar 300 kursi bagi para kader plus masyarakat simpatisan PPP lampung.

Otomatis Atasi Kemiskinan!

"HOREEE! Kita masuk koran!" sorak Eman menemui teman-temannya di gardu kamling. Mereka itu mantan perambah yang lahan garapannya di kawasan hutan dilegalisasi jadi hutan kemasyarakatan.

"Lihat ini beritanya!" "Mana?" sambut rekannya menyambar koran dan membacanya, "Orang miskin di Lampung berkurang 34.800 orang! Ini beritanya? Tak ada menyebut nama atau alamat kita?" "Tapi yang dimaksud berita itu pasti kita!" Eman ngotot.

"Karena cuma kawasan hutan kemasyarakatan kita ini yang panen perdana kopi dengan hasil luar biasa, hingga secara otomatis mengatasi kemiskinan warganya yang sebelumnya sengsara panjang!

Ahmad Dermawan : Tak perlu Eporia

Dengan munculnya nama Partai persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu kontestan dalam Pemilu 2014 tak perlu kita menyambutnya dengan eporia, karena didepan telah menunggu sesuatu yang membutuhkan kerja keras guna membuktikan kelayakan PPP sebagai partai lulus verifikasi, demikian disampaikan oleh Ahmad Dermawan, salah seorang fungsionaris DPW PPP Provinsi lampung.

Berbagai kelemhan yang kita miliki telah kita rasakan tetkala kita mempersiapkan pelaksanaan verifikasi, baik administratif maupun faktual. pada saat sekaranglah kita lebih membenahi diri, itu semua untuk kemudahan bagi kita dalam melaksanakan program partai dalam rangka pemenangan atau setidaknya kenaikan perolehan suara pada pemilu tahun 2014 yang akan datang.

Hamami Nurdin : Saatnya Kader Bekerja

Dengan telah diumumkannya hasil verifikasi secara keseluruhan oleh KPU Pusat, dan PPP muncul sebagaio salahsatu partai yang ikut serta sebagai kontestan Pemilu tahun 2014 yang akan datang, maka tiba saatnya para kader untuk bekerja lebih keras lagi, cukup lama kita menunda beberapa kegiatan yang harus kita lakukan lantaran menunggu hasil verifikasi ini, dan hasilnya sudah sama kita ketahui. Dimina kepada pengurus DPC dan PAC tidak lagi menunda nunda apa yang harus dilakukan guna mendongkrak perolehan suara pada tahun 2014 ini, setelah Pemilu yang lalu kita mengalami penurunan yang signifikan. Demikian disampaikan oleh Hamamik Nurdin, Ketua lanjah Pemenangan Pemilu DPW PPP Lampung dalam Pemilu tahun 2014 ini.

dalam kesempatan itu beliau juga mengatakan setelah diumumkannya hasil verifikasi ini maka kita akan menunggu pembagian daerah pemilihan (Dapil) masing masing daerah, memang hingga saat ini belum ada pengumuman resmi, tetapi selentingan ada bocoran bororan dari KPU setempat, bocoran itu setidaknya adalah gambaran yang mendekati sebenarnya.

Bocoran yang beredar di bandar lampung mengatakan bahwa bandar lampung terbagi tujuh dapi, yaitu :
1. Rajabasa, Kedaton dan Labuhanratu, 7 kursi
2. Tanjungsenang, Wayhalim, Sukarame, 10 kursi
3. Sukabumi, T,Karang Timur, kedamaian, 6 kursi
4. Panjang, Telukbetung selatan, Bumiwaras, 8 kursi
5. Telukbetung Barat, telukbetung Utara, Telukbetung Timur, 6 kursi
6. Tanjungkarang Pusat, Enggal, 5 kursi
7. Kemiling, Langkapura, Tanjungkarang Pusat, 8 kursi.

DPC dan PAC harus menghitung peluang bagi perolehan PPP berdasarkan atas beberapa indikator, serta langkah langkah yang harus ditempuh oleh partai dalam rangka mencapai target prolehan dimaksdu. selamat berekerja.

10 Parpol Peserta Pemilu 2014: 6 Nasionalis 4 Islam

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui sidang pleno yang alot akhirnya memutuskan 10 partai politik lolos sebagai peserta Pemilu 2014 melalui sidang pleno di Jakarta, Senin (7/1/2013) malam.

Menurut catatan TRIBUNnews.com, sembilan dari partai politik itu merupakan pemilik kursi di DPR RI dan hanya ada satu partai politik baru yang lolos seleksi, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Nasdem, dari sisi ideologi, menambah barisan partai nasionalis pada daftar partai politik peserta Pemilu 2014. Dengan demikian, enam dari 10 partai politik peserta pemilu beraliran nasional, yakni Nasdem, PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan Hanura.

Sedangkan partai-partai berbasis Islam adalah PAN, PKS, PKB, dan PPP.

Berikut daftar partai politik peserta Pemilu 2014:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. PDI Perjuangan
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Nasdem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).(*)

Sedangkan 24 parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 adalah:

Putusan KPU Peserta Pemilu 2014 Rawan Gugatan Parpol

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai partai yang lolos verifikasi faktual diprediksi akan digugat. Gugatan tersebut berasal dari partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual.

"Kemungkinan besar gugatan sangat tinggi yakni 16 partai dengan 18 partai, artinya ada 34 parpol, sementara hanya 10 yang lolos," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (6/1/2013).

Menurut Jeirry, banyak partai yang tidak ingin mengikuti proses verifikasi faktual. Dengan sendirinya parpol tersebut tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014. Namun, hal itu tidak menyurutkan

Bagi PPP Caleg Pasutri Tak masalah

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak sepakat dengan usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melarang pasangan suami isteri (pasutri) maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) secara bersamaan. Sebab setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

"Saya kira enggak masalah. Kembalinya ke rakyat juga yang akan milih. Bahwa hak untuk ikut berkontestasi tidak perlu dibatasi sejauh

Kehabisan strategi pencitraan, SBY tiru gaya Jokowi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding telah kehabisan akal dan strategi untuk melakukan pencitraan kepada masyarakat jelang Pemilu 2014 mendatang. Bahkan SBY mulai menirun gaya blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Dia sudah kehabisan ide. Semua cara sudah dipakai, makanya akhirnya dia

Demo KPU, PDP merasa dizalimi

Puluhan kader dan pengurus Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Mereka meminta KPU meloloskannya sebagai peserta Pemilu 2014.

Selain itu, berbagai tuntutan juga dimajukan ke Husni Kamil Manik Cs. Diantaranya, mereka merasa dizalimi, diciderai, dan dirugikan oleh KPU dan seluruh KPUD di Indonesia dalam proses verifikasi faktual.

"Kami merasa dizalimi, diciderai, dan dirugikan dalam