Sabtu, 03 Agustus 2013

MK akan Terbitkan Aturan Sengketa Bacaleg


 Diprediksi akan banyak terjadi sengketa antar bakal caleg dalam satu parpol.

MK menyatakan segera menerbitkan Peraturan MK (PMK) untuk mengatur sengketa hasil pemilihan umum sesama bakal calon anggota legislatif dalam satu Partai Politik (Parpol) yang sama. Sebab, sengketa sesama Bacaleg dari parpol yang sama diperkirakan bakal marak dalam pemilu 2014 mendatang.
Ketua MK M. Akil Mochtar mengatakan perlu untuk membuat PMK terkait sengketa Bacaleg karena banyaknya perubahan undang-undang terkait pemilihan umum (Pemilu), terutama UU No. 10 Tahun 2008tentang Pemilu Legislatifdan UU Partai Politik.
Perubahan bukan hanya terjadi pada beberapa pasal dalam UU Pemilu tetapi juga dalam UU Parpol. Akil berharap semua pihak baik peserta maupun penyelenggara pemilu mempelajari itu semua sehingga pada praktiknya nanti lebih efektif.
Selain itu, dasar pembentukan PMK ini tersebut dikarenakan adanya adanya putusan MK atas uji materi UU Pemilu Legislatif yang menghilangkan sistem nomor urut sebagai patokan bacaleg terpilih, yang digantikan dengan suara terbanyak.

AGAR PARA CALEG TETAP ISLAMI

Wah ... itu kuno Pak ...!  Hentak seorang kader, ketika saya menghimbau agar para kader yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif nanti agar tampil islami dan anti suap. Kalau ada caleg bersikap seperti itu maka tidak perlu tunggu lama lama, pasti ditinggalkan ummat, katanya setengah mengancam. Saya menghimbau para caleg PPP tidak melacurkan diri dengan praktek politik transaksional yang ternyata sangat menyengsarakan ummat ini. Dalam aktivitas pen-Caleg-an ini kita selaku ummat Islam tidak boleh menanggalkan identitas keislaman kita, dengan cara berpolitik kotor kendatipun kini sedang trend. Apalagi jelas jelas bahwa berdasarkan peraturan yang ada bahwa bagi uang dan sembako kepada para pemilih adalah terlarang, dan pelanggar dapat terkena finalti tentunya.

Kita sangat yakin tidak semua pemilih senang menerima uang atau sembako dari para Caleg lantaran meminta untuk dipilih. Sekecil apapun jumlah itu, itu menunjukkan bahwa ummat masih memiliki moral yang patut kita pertahankan dan bahkan kita kembangkan. Jangan sampai kita alpa mengidentifikasi kelompok ini, karena kerlompok ini sejatinya pantas kita hargai, terlepas dari memilih kita atau bukan dalam pemilihan nanti.

Pilgub Krisis Komitmen

2 Oktober, Bareng Pileg, Kini Geser 2 November
JAKARTA - Konstituen Lampung sudah gerah dengan tarik-ulur pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub). Kuncinya, komitmen dari Pemprov dan KPU Lampung. Bukan sekadar opsi-opsi yang akhirnya dilanggar. Seperti pada rapat koordinasi (rakor) lanjutan membahas anggaran Pilgub Lampung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin (1/8), opsi baru kembali muncul.

    Yang paling memungkinkan adalah pelaksanaan tetap pada 2013. Tetapi bukan pada 2 Oktober, melainkan mundur satu bulan, yakni 2 November. Selain itu, Pemprov Lampung didesak segera menyediakan anggaran.
    Artinya, hasil kesepakatan pada 18 Juli lalu di Kemendagri dianulir. Dalam rapat itu, pilgub akan digelar berbarengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
    Rakor kemarin dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan, Dirjen Keuangan Daerah Yuswandi A. Tumenggung, Komisoner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono bersama Komisioner Solihin, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Asisten I Pemprov Lampung Arinal Junaidi, dan Kepala Bapedda Tony Ol. Tobing.

PPP se-Sumatera Dukung SDA Nyapres

konsolidasi DPW PPP se-Sumatera, di Hotel Pangeran Beach Padang, tadi malam (27/
















Padang, Padek—Dewan Pimpi­nan Wilayah Partai Persatuan Pem­ba­ngunan (DPW PPP) se-Sumatera mendukung Suryadharma Ali (SDA) maju jadi  calon presiden (cap­res) pada Pemilu 2014 men­datang. Ke­bulatan te­kad itu disampaikan tu­juh ketua DPW PPP se-Sumatera di Padang, tadi malam (27/7).

Dukungan penuh kader PPP se-Sumatera, kian me­man­tap­kan jalan pria menjabat sebagai Menteri Agama itu menjadi orang nomor satu di Indonesia. Bahkan, kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Asrul Azwar, pihaknya juga sudah me­nyiap­kan jaringan di luar partai. “Saya siap menjadi RI 1. Kalah me­nang, bertarung dulu,” ujar Asrul Azwar menirukan ucapan Ketua Umum DPP PPP, Sur­yadharma Ali.

Pernyataan itu dilontarkan Suryadharma, tambah Asrul, setelah mendapat desakan dari sejumlah DPW PPP. Nah, seka­rang seluruh kader diminta menyusun kekuatan penuh me­n­yongsong Pileg 2014. Sebab, gerbang sukses menuju RI 1, sukses pada Pileg.

Ketua DPW PPP Lampung : SUAP DALAM PEMILIHAN LEGISLATIEF HUKUMNYA HARAM.

Setelah melaksanakan safari Romadhon yang kesekian kalinya, tepatnya acara buka bersama yang dilanjutkan dengan temu kader yang diselenggarakan oleh DPC PPP Lampung Temngah yang dislenggarakan di Kotagajah Ketua DPW PPP Lampung Hi.M. Cahyo Imam Santoso, semakin tegas dan tandas mengatakan bahwa memberikan uang kepada pemilih dengan meminta imbalan dipilih sebagai Caleg hukumnya haram. Kalau memang merasa sebagai dermawan berikan saja sedekah itu kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkannya, dan Tuhan pasti akan membalasnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tetapi manakala itu dimaksudkan sebagai suap agar orang tertarik untuk memilihnya sebagai Caleg maka hukumnya adalah haram, orang yang menyuap dan disuap dilaknat Allah, dan keduanya akan jumpa dineraka. Demikian antara lain isi pengarahan kepada para kader PPP Lampung Tengah.

Bila menyimah pidato pidato sebelumnya, sejatinya hal ini sejak semula telah dilontarkannya.

Jumat, 02 Agustus 2013

Sikapi Pilgub Lampung, KPU: Bila Diundur, Itu Melanggar Hukum



Jakarta, Sayangi.com - Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah terus mendesak agar Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung segera menyelesaikan masalah anggaran terkait Pemilihan Gubernur Lampung. Menurut Ferry, masalah anggaran jangan dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Lampung, karena hal tersebut melanggar hukum.

"Kalau Pilgub tetap tidak dianggarkan, ada konsekuensi hukum, karena dalam UU itu jelas bahwa Pemilukada itu harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah itu berakhir. Untuk 2014 ini karena ada Pemilu Nasional, maka Pilkada 2014 harus dilaksanakan pada 2013 ini," kata Ferry saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik "Solusi Anggaran Pilgub Lampung 2013" dan buka puasa bersama di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

MEMPERTAHANKAN KEDALAMAN MAKNA PANCASILA

kETIDAKSUKAANMegawati pada saat Menjadi Presiden untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila setelah berhasil mengatasi pemberotakan Berda...