Banyak Sudah Ketua Partai Islam Ditangkap Tapi bukan Perkara mencuri, Selain ILH.

Prahara PKS Prahara Politik ILC 5 Februari 2013

MARS PEMILIHAN UMUM

UJI NYALI KPU

PEMILIHAN gubernur ialah rezim Komisi Pemilihan Umum, bukan rezim pemerintah. Artinya, pemerintah tidak punya kuasa atas pilgub.

Penyelenggara tunggal pilgub ada di tangan KPU dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Tugas pemerintah bersama legislatif sebatas menyiapkan anggaran pilgub. Dengan demikian, apabila pemerintah menetapkan jadwal pilgub di suatu daerah, itu artinya eksekutif mengambil alih secara paksa kewenangan KPU alias kudeta.

KPU Lampung sudah menetapkan pilgub digelar 2 Oktober. Akan tetapi, secara sepihak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pilgub Lampung dilaksanakan bersamaan pemilu legislatif pada 2014. Pada tahap ini, Kemendagri telah mengambil alih kewenangan KPU Lampung.

Bisakah pilgub ditunda dengan alasan daerah tidak punya uang? Undang-undang menyebutkan penundaan dilakukan jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya.

KPU TUDING ADA SKENARIO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menolak hasil rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin. KPU menduga rapat itu merupakan skenario seperti pertemuan di Hotel Sheraton pada Desember 2012 yang tidak ada solusi karena ada niat menggagalkan Pemilihan Gubernur 2013.
’’Kalau mereka punya niat baik, direvisi saja rencana (anggaran) pendapatan dari tanah Waydadi, ambil program-program satker yang belum jalan, kemudian sisihkan sebagian untuk pilgub. Lalu membahas anggaran perubahan secepatnya. Sehingga akhir September, dana apbd perubahan bisa direalisasikan. Semua kebijakan ada di eksekutif, gubernur,” kata Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal kemarin.
Dia melanjutkan, pilgub tidak bisa dibarengkan pemilu legislatif (pileg) seperti hasil rapat kemarin. Konsekuensinya, kpu mengubah semua tahapan. Sementara, jadwal tahapan sudah berjalan seluruhnya. Panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) telah terbentuk, pendaftaran calon sudah berjalan, serta pendataan pemilih sedang berlangsung.

PILGUB DITUNDA 2014

Opsi Terakhir Rakor KPU dan Kemendagri
 

JAKARTA – Tarik-ulur anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung memasuki babak baru. Yang paling memungkinkan, pelaksanaan tidak digelar 2 Oktober 2013. Tetapi mundur dan berbarengan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
    Ini merupakan opsi terakhir yang muncul dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (18/7).
    ’’Kesimpulan rakor ini bukanlah keputusan akhir. Lebih tepatnya, ini menjadi opsi terakhir untuk pelaksanaan Pilgub Lampung. Bila tahapan pilgub dibarengkan tahapan pileg juga akan semakin meminimalisasi anggaran,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan usai rakor kepada Radar Lampung kemarin.
    Djo –sapaan akrabnya– menambahkan, sangat kecil kemungkinan Pilgub Lampung bisa digelar 2 Oktober 2013. Defisit anggaran yang mencapai Rp361,6 miliar dan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang menyisakan Rp24 miliar semakin memperburuk situasi.

Yogyakarta Bersholawat Habib Syech saat Harlah HUT PPP

PPP di survey 4,3%, Suryadharma Ali Tak Percaya

PPP di Survei 4,3%, Suryadharma Ali Tak Percaya

VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, Selasa 16 Juli 2013 berharap, hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) dapat memicu kinerja caleg-caleg partainya baik yang di DPR maupun di DPRD. Namun, menurut Suryadharma, dirinya tak mau serta merta mempercayai hasil survei tersebut. Sebab, pada pemilu 2009, hasil perolehan suara PPP jauh melampaui hasil survei.
Pengalaman PPP, pada pemilu sebelumnya, tidak ada satupun lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya di atas 2 persen, bahwa partai-partai yang berbasis agama, sudah tidak mendapat tempat lagi di pemilih, maka basis agama akan lenyap. "Tapi PPP memperoleh suara, melebihi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei," kata Suryadharma di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Dari pengalaman itu, kata Suryadharma, survei tidak bisa menjadi patokan perolehan suara. Sebab, respons terhadap masyarakat dalam sebuah partai bisa berubah-ubah.

Berlian Tihang Akan Menjadi penghuni Rumah Besar Ummat Islam

Di sela sela acara buka puasa bersama kader PPP di Desa negeri Agung Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus Lampung, Ketua DPW PPP mendapat pertanyaan dari kader tentang apa pertimbangan DPP PPP menetapkan Berlian Tihang sebagai Cagub yang diusung PPP, dengan santai pertanyaan itu dijawab kalem : "Karena Berlian Tihang belum punya rumah, maka kalau kita mengusungnya maka Ia akan menjadi penghuni rumah besar ummat Islam, yaitu PPP" Jawaban ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari kader daker lainnya.

Yang mendaftar di PPP dan mengikuti Konvensi hanya tiga orang, yaitu Berlian Tihang, Alzier Dianis Thabrani dan Ridho Ricardo. Kalau ridho memang sudah punya rumah namanya Demokrat, kalau Alzier sudah punya rumah namanya Golkar, sedang Berlian Tihang belum punya rumah, Itu jawaban seloroh saja. Tetapi sebenarnya semula ketiga calon ini memiliki peluang yang sama untuk diusung PPP, karena berdasarkan kedekatan dan harapan membawa pencerahan mereka mili semua.

Tetapi tentu saja hasil final penetapan Berlian Tihang adalah hasil dari proses dan perkembangan komunkasi politik sehingga mencapai deal diantara kedua pihak. Barangkali diantara ketiganya Berlian lah yang paling intensif melakukan komunikasi politik dengan para petinggi PPP di jakarta sana, sehingga akhirnya akan memilih satu dari ketiga calon, tadi. Mereka baru akan terpilih manakala telah menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan juga akan membantu membesarkan PPP di Lampung?. Maka terpilihlah Berlian Tihang.

KONSEKUENSI POLITIK DALAM MEMILIH

KARTU KUNING BAGI DARONI ALI.

Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung Senin sore 15 Juli 2013 menyelenggarakan acara buka puasa bersama bagi Pengurus Wilayah dan Karyawan, acara ditandai dengan sambutan ketua, tausiyah yang disampaikan oleh Kiyai Daroni Ali yang dilanjutkan dengan doa. Sambutan Ketua Iman Santoso, SH, MH menyampaikan selamat berpuasa dan juga menjelaskan bahwa DPW PPP Lampung telah menyelenggarakan serangkaian aktivitas politik dalam rangka Pilkada Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Acara itu meliputi Konvensi Caloh Gubernur yang diikuti oleh Ir. Berlian Tihang, Alzier Dianis Thabrani dan Ridho Picardo. Sebagaimana kita tahu bahwa konvensi dihadiri juga oleh utusan DPP yang diwakili oleh Emron Pantaki, Cabang cabang dalam pertemuan seusai Konvensi merekomendasikan Ir.Berlian Tihang sebagai pilihan dan ternyata pilihan Cabang juga sama dengan Ketetapan DPP PPP, dan akhirnya PPP Lampung resmi mengusung Ir Berlian Tihang sebagai Cagub yang berpasangan dengan Mukhlis Basri dari PDIP. Pasangan ini didukung oleh 3 Parpol, yaitu PPP, PKB dan PDIP.

MEMPERKOKOH RUMAH BESAR UMMAT ISLAM

SEPANJANG perjalanan usianya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah membentangkan Islam sebagai sebuah tata nilai universal yang relevan dan rahmatan lil’alamin. PPP berhasil mentransformasi syariat Islam ke dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan lalu mengartikulasikannya ke dalam hukum positif Negara tanpa merubah Indonesia menjadi negara teokrasi (agama)
Namun keberhasilan menerjemahkan syariat Islam dalam konteks politik di Indonesia tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya elektabilitas dan perolehan suara PPP yang sejak era reformasi bergulir cenderung mengalami penurunan. Realita ini harus menjadi bahan evaluasi dan introspeksi PPP. Bahkan harus dijadikan sebuah tantangan ke depan.
Banyak faktor penyebab yang membuat suara PPP mengalami penurunan. Salah satunya adalah kurangnya gerakan PPP dalam masalah pemberdayaan umat. Walaupun ada, mungkin hal tersebut kurang dirasakan oleh umat.
Harus diakui bahwa perjuangan partai yang tampak hanya pada ranah politik dalam hal ini di parlemen. Sementara kebanyakan fungsionaris tertarik membuat program yang bisa memperbesar anggota ketimbang program yang langsung menyentuh persoalan umat. Sehingga program pemberdayaan masyarakat, advokasi terhadap mereka yang tertindas atau membangun kekuatan ekonomi serta politik umat Islam menjadi terlupakan.

PPP Batal dicoret di Dua Dapil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bawaslu batal mencoret Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah pemilihan Jawa Barat II dan Jawa Tengah III. Keputusan itu ditetapkan Bawaslu melalui proses mediasi dan sidang sengketa pencoretan dapil.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan pemohon memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan," kata Ketua Bawaslu, Muhammad di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (8/7).

Bawaslu menyatakan caleg PPP, Ainaul Mahardhiyyah yang ditempatkan di dapil Jateng III, memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Sebelumnya, Ainaul dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran syarat administrasi tidak terpenuhi.

Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang dilampirkan Ainaul telah melewati tenggat akhir masa berlaku. Tetapi, setelah melewati mediasi dan sidang terbuka di Bawaslu, Ainaul bisa membuktikan dengan menyertakan surat keterangan pengganti KTP karena sedang melakukan proses perekaman KTP elektronik.