Parpol Tak Lolos Gugat KPU

BANDAR LAMPUNG (Lampost.Co): Partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan melaporkan KPU Lampung dan kabupaten/kota se-Lampung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mereka menilai komisioner KPU telah melanggar kode etik

Komisi D, Mana Janjimu?

Terkait Beras Berulat!

KALIANDA – Rencana Komisi D DPRD Lampung Selatan turun ke lapangan menindaklanjuti dugaan pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin) berulat beberapa waktu lalu hanya isapan jempol belaka. Buktinya, hingga kemarin, permasalahan itu belum ditindaklanjuti oleh komisi tersebut. Padahal beberapa waktu lalu, Ketua Komisi D M. Nurdin berjanji segera turun ke lapangan untuk menindaklanjutinya. ”Kami masih mencari waktu yang tepat untuk turun ke lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera terlaksana,” dalihnya kepada wartawan kemarin.

Dia mengatakan, kini pihaknya belum turun ke lapangan lantaran terbentur dengan sejumlah kegiatan yang juga harus dilakukan dewan. ”Namun, ini akan kami tindak lanjuti,” janjinya lagi.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Lamsel Sunyata

KPU Lampung Prediksi Sedikit Parpol Lolos

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Hasil verifikasi KPU kabupaten/kota se-Lampung, dari 18 partai politik (parpol), hanya dua hingga enam parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

"Hasil verifikasi kawan-kawan KPU di 14 kabupaten/kota rata-rata hanya dua hingga enam parpol yang lolos verifikasi faktual dari 18 parpol yang diverifikasi," kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Rabu (2-1), di kantor KPU Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung, Rabu (2-1).

Nanang menjelaskan di Kabupaten Lampung Timur, KPU setempat hanya meloloskan dua parpol, yakni Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Sedangkan 16 parpol lainnya dinyatakan

(Buku) Diambang Negara Gagal

Data buku

Menghadang Negara Gagal

Dr. Adhyaksa Dault

Rene Book Jakarta

I, Agustus 2012

350 hlm.

KEBERADAAN sampul belakang buku ini langsung menyergap perhatian begitu tertulis bahwa menurut sebuah lembaga riset Amerika Fund for Peace, di tahun 2012 ini mengeluarkan catatan atas indeks negara gagal dan menempatkan Indonesia sebagai negara ?dalam bahaya?, dengan peringkat ke 63 dari 178 negara.

Tentu saja, indikatornya adalah meliputi

Minta Keterangan Pimpinan Dewan

Terkait Perubahan Fraksi di DPRD Lamsel
KALIANDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan menilai perubahan Fraksi Bripda menjadi Fraksi Gabungan tidak tepat. Karena itu, fraksi tersebut harus dikembalikan ke fraksi semula. Anggota BK DPRD Lamsel Komirudin, Lc. mengatakan, isi surat menteri dalam negeri (Mendagri) sudah jelas. Yakni fraksi yang ditetapkan dalam paripurna tidak berubah. ”Karena itu, sebaiknya dikembalikan lagi ke fraksi semula, yakni Fraksi Bripda,” kata Komirudin kepada wartawan kemarin.

Diketahui, beberapa waktu lalu gubernur Lampung mengeluarkan

Penyebab Defisit, Pemkab Tanggamus Tidak Punya Dana Cadangan

Pemkab Tanggamus tidak memiliki dana cadangan jadi salah satu penyebab timbulnya defisit.

Hal itu diakui Hilman Yoscar, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Tanggamus, yang juga menerangkan pada 2012 banyak pembayaran retensi ke pihak ketiga.

"Solusi yang tepat untuk tutupi defisit