Dapil di Pringsewu Bisa Berjumlah Delapan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu Warsito mengatakan pembentukan daerah pemilihan (dapil) legislatif bisa saja disesuaikan dengan jumlah kecamatan.

"Bisa, selama memenuhi batas minimal kursi per dapil tiga," tukasnya, Jumat (8/2). Dia mengatakan bahwa jumlah kursi legislatif di Kabupaten Pringsewu bertambah menjadi 40, sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk Bumi Jejama Secancanan menjadi 475.353 jiwa.

Sesuai jumlah kursi tersebut,

Akbar: SBY Lupa Dirinya Menjabat Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurang menyadari dirinya sebagai Presiden. Sekalipun ada persoalan di tubuh Partainya, SBY tidak perlu mengambil langkah yang begitu jauh.

Mestinya SBY menyerahkan persoalan yang ada pada mekanisme Partai untuk menyelesaikannya. Bukan malah menunjukkan kewenangannya yang begitu tinggi dengan mengambil alih jabatan Ketua Partai.

"Beliau kan sebagai Presiden,

Polisi Bisa Tindak Angkot yang Pasang Alat Peraga

TRIBUNAMPUNG.CO.ID - Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri menyatakan, terkait pemasangan atribut alat peraga di mobil angkutan umum, jika pemasangannya dianggap melanggar bisa langsung ditindak oleh aparat kepolisan.

Dia menjelaskan, dalam memorandum of understanding (MOU) antara KPU, Panwaslu Kota, Parpol, Pemkot sudah dijelaskan berhak melakukan penertiban sesuai pasal 17 peraturan KPU nomor 01 tahun 2013 tentang kampanye, yakni Panwaslu, Pemda dan aparat kemanaan.

"Pemasangaan alat peraga yang melanggar di angkutan umum bisa langsung ditindak aparat kepolisan, bisa juga panwaslu atau pemda, sesuai perkpu itu, tekhnis penertiban dilakukan panwaslu dan kepolisan serta dishub," ujar Fauzi , Sabtu (9/2/2013). (romi-rinando)

Sumber : Tribun Lampung Sabtu 9 Februari 2013

Anas tak merasa dinonaktifkan sebagai ketua umum

MERDEKA.COM. Tidak ada reaksi berlebihan yang ditunjukkan Anas Urbaningrum setelah pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang menyatakan mengambil alih kepemimpinan partai. Anas tetap beraktivitas seperti biasa. Hari ini dia akan menghadiri kegiatan salah satu DPC Demokrat di Banten.

Sabtu (9/2) pagi, Anas keluar dari kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat dicegat wartawan, Anas yang berada di dalam mobilnya mengaku hendak ke Banten.

"Hari ini mau ke Banten, ada kegiatan DPC di Banten," sahut Anas

Tokoh Adat Menyoal Penambahan Da[il

KEDONDONG – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran yang akan merubah daerah pemilihan (dapil) di kabupaten setempat disoal salah satu tokoh adat. Diketahui, Rabu (26/12/2012), Ketua KPU Pesawaran Derry Hendryan mengatakan, Pemilu 2014 jumlah dapil di Pesawaran rencananya bertambah dari empat menjadi lima bahkan sampai enam.

Rencananya pembagian dapil pada Pemilu 2014 di Pesawaran adalah dapil 1 untuk Gedongtataan; dapil 2 Negerikaton–Tegineneng; dapil 3 Waylima–Kedondong; dapil 4 Padangcermin; serta dapil 5 Margapunduh, Punduhpedada, dan Waykhilau.

Salah satu tokoh adat di Kecamatan Kedondong, Ahmad Zahrudin Burhan gelar Dalom Bangsa Ratu Banjaragung, mengatakan, secara budaya serta historis Kecamatan Waykhilau tidak bisa dipisahkan

Siapkan Kader untuk Pembangunan

KOTABUMI – Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Utara memperingati Hari Lahir (Harlah) Ke-87 dengan menggelar kegiatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Istiqlal, Kecamatan Sungkai Barat. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (30/1) itu menghadirkan penceramah dari Jakarta, yakni K.H. Habib Jidan bin Noval Jidan. Turut hadir juga Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU Lampung Soleh Baijuri dan sejumlah pengurus lainnya.

Ketua PC NU Lampura K.H. Son Haji Azis mengatakan, peringatan Harlah Ke-87 NU yang dilaksanakan di Lampura sebagai upaya introspeksi untuk optimalisasi kader NU dalam berperan aktif di masyarakat. ”NU sebagai organisasi umat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ini agar ke depan para kader NU mampu bersaing dengan organisasi lain,” ujarnya kemarin.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya berupaya

Sekelumit Kisah Sengkuni

Haryo Sengkuni adalah tokoh sentral dalam alur cerita pewayangan. Tanpa kehadiran sang patih ini cerita wayang menjadi hambar. Tiada intrik, tiada trik, tiada pertikaian.

Sengkuni adalah Patih di Negara Astina, negara Kurawa. Berperawakan kurus, wajahnya pucat kebiru-biruan, gaya bicaranya klemak-klemek. Dan, tak jarang terkesan menjengkelkan. Cerdas, pandai bicara dan tangkas.

Namun, prilakunya cenderung berbuat licik, senang menipu, munafik, senang memfitnah, menghasut, mencelakakan orang lain, dan iri hati. Selalu menyimpan dorongan sadis, “biarlah orang lain menderita

Jakarta - - Internal Partai Demokrat tengah mengalami goncangan politik. Survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) semakin menunjukkan partai berlambang bintang mercy ini mengalami keterpurukan akut. Terjadi saling tuduh, menyudutkan dan menjatuhkan di dalam Partai Demokrat.

Suara-suara internal mendesak Anas Urbaningrum mundur dari posisi Ketua Umum pun muncul. Sejumlah elit mendesak Ketua Dewan Pembina SBY turun tangan menyelamatkan partai.

Maka sepulang dari perjalanan 8 hari ke luar negeri, SBY lalu mengumpulkan 5 menterinya, Kamis (7/2) dan Majelis Tinggi PD, Jumat (8/2/2013). Dari pertemuan itu, dihasilkan 8 poin solusi penyelamatan partai dan 8 poin agenda prioritas. Berikut 8 solusi SBY untuk menyelamatkan Partai Demokrat:

1. Ketua Majelis Tinggi PD bertugas, berwenang, dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan

Pesan Anas untuk HMI: Jangan Lupa Baca Mahabharata Soal Sengkuni

Jakarta - - Kader Himpunan Mahasiswa Islam sempat berbincang dengan Anas Urbaningrum setelah Ketua Umum Partai Demokrat itu tiba di Duren Sawit. Anas pun memberi pesan kepada kader HMI. Pesannya supaya membaca buku Mahabharata soal Sengkuni.

Salah satu kader HMI, Ramdansyah menerangkan ada tiga genarasi dari HMI yang berkumpul di rumah Anas di Jl Teluk Angsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (9/2/2013) pagi. "Kita cuma ngobrol-ngobrol saja," kata Ramdansyah.

Menurut Ramdansyah, HMI memberikan dukungan kepada Anas. Namun khusus soal partai, HMI tidak ingin ikut campur.

Dalam pembicaraan selama 15 menit itu, Anas juga sempat menitipkan sebuah pesan. Anas berharap jangan ada yang saling menyalahkan terkait

SBY Ambil Alih Partai, Anas Diminta Fokus Kasusnya.

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya turun tangan dan mengambil alih penataan organisasi. Dalam konferensi pers, Jumat 8 Februari 2013, SBY juga meminta Anas Urbaningrum fokus menyelesaikan kasus hukum yang dihadapinya.

"Saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya dugaan masalah hukum yang ditangani KPK, dengan harapan keadilan benar-benar tegak," kata SBY.

SBY mengatakan Partai Demokrat akan

KPK Bantah Anas Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membantah sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Juru bicara KPK Johan Budi dalam keterangan resmi, Jumat (08/2) siang mengatakan, selama belum ada penjelasan resmi pimpinan atau juru bicara KPK terhadap penanganan perkara, maka informasi itu merupakan isu.

"Saya kira teman-teman (wartawan) harus memahami bahwa informasi yang tidak dikeluarkan resmi oleh KPK, itu bernilai isu atau bernilai hoax," kata Johan Budi dalam jumpa pers di Kantor KPK.

Menurutnya, Anas Urbaningrum

Imperium ’’Cueki’’ Panggilan Dewan

Dugaan Calo Perizinan, BK Klarifikasi Benson Wertha

BANDARLAMPUNG – Kewibawaan DPRD Bandarlampung dipertaruhkan. Manajemen tempat hiburan Imperium mangkir hearing yang digelar komisi A kemarin. Pihak Imperium bahkan tak merasa perlu memberi alasan resmi ke dewan.

Hearing tersebut digelar untuk mengklarifikasi tak adanya kepemilikan surat izin usaha penjualan minuman beralkohol (SIUP MB) Imperium. Sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperindag, Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tampak hadir dan mengikuti rapat dengar pendapat itu.

Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Wiyadi mengaku tak tahu alasan dari manajemen Imperium sehingga mangkir dari hearing. Padahal, lanjutnya, surat pemanggilan kepada manajemen tempat hiburan itu telah dilayangkan.

’’Walaupun mereka (pemilik maupun manajemen Imperium, Red) nggak datang, kami tetap melakukan hearing,” ungkap Wiyadi kemarin.

Dalam hearing tersebut, sambung

Lampung Dibagi 9 Daerah Pemilihan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Daerah pemilihan (DP) DPRD Lampung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bertambah menjadi sembilan dari tujuh daerah sebelumnya. Meskipun telah memutuskan jumlah daerah pemilihan, KPU Lampung masih menyusun komposisi daerah. “KPU masih membahas soal daerah pemilihan ini. Tetapi yang jelas akan bertambah menjadi sembilan tidak sampai 11 daerah pemilihan,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Rabu (6-2).

Nanang mengungkapkan pihaknya masih membahas draf daerah pemilihan untuk Pemilu 2014, baik bagi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, dia memastikan daerah pemilihan provinsi akan bertambah menjadi sembilan, bukan 11 seperti informasi yang telah tersebar. Meski bertambah, Nanang belum memastikan komposisi daerah pemilihan. Pasalnya, hal itu masih akan dibahas bersama seluruh komisioner KPU Lampung dan 14 KPU kabupaten/kota. Pihaknya juga masih akan menerima masukan dari partai politik peserta pemilu.

“Pekan depan kami akan

Kenapa Kader PPP Perlu Membentuk Jama'ah

Oleh: Zubairi Hasan dan Sahlul Fuad*

(Dikutip dari www.ppp-kabtegal.com. Pernah disampaikan dalam sebuah Silaturahmi Kader di Jawa Tengah)

Kelompok profesi adalah kelompok fungsional yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing, seperti kelompok tani, kelompok dagang, kelompok pemilik bengkel, dan lain sebagainya. Kelompok profesi bisa juga merupakan kelompok yang dibentuk untuk mendukung profesi tertentu. Misalnya, sejumlah pedagang membentuk Koperasi Simpan Pinjam sebagai upaya mendukung usaha perdagangan dari kelompok profesi itu.

Dalam Islam, kelompok itu bisa disebut jemaah, halaqah, majelis, dan lain-lain. Kata-kata berkelompok dalam literatur Islam bermakna positif, karena itu umat Islam

KPK Dikabarkan Tetapkan Anas Tersangka Hambalang

JAKARTA (Lampost.co): Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus megaproyek Hambalang. Berdasarkan sumber tepercaya Media indonesia di KPK, pada Kamis (7-2) malam, pimpinan komisi antikorupsi menyepakati bahwa bukti-bukti untuk menjerat Anas sudah kuat.

"Hari ini surat perintah dimulainya penyidikan sudah ditandatangani. Dalam waktu dekat akan

Rakyat Membutuhkan Gerakan Anti Korupsi, Yang Riil

FACHRUDDIN

Ada harapan konyol dari politikus Mubarok, tokoh dari Parpol berkuasa, bahwa korupsi itu ibarat arisan yang nanti pada saatnya semua parpol akan kena giliran untuk berurusan dengan yang berwajib. Atau seperti apa yang dikatakan oleh Sutan Batugana dari parpol yang sama yang mengatakan parpol yang masih belum terungkap kesalahannya, masih bisa bicara bebas, artinya Batugana berkeyakinan bahwa masing masing Partai memiliki daftar kesalahan yang pada gilirannya nanti akan terungkap. Sepertinya partai yang selama ini menjadi bulan bulanan merasakan bebannya sedikit terkurangi ketika ada partai lain yang terkuak kecurangannya, yang pada saatnya nanti mereka berharap agar seluruh partai terbuka celanya sehingga beban berat yang diemban selama ini menjadi ringan adanya.

Saya katakan harapan ini sangat konyol, sebab dengan demikian maka berarti melalui lembaga Legislatif dan partai politik seolah

Kejam, Menjadikan Kader Tersangka Sebagai Alat Kampanye

Adalah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua para kader partai, bahwa hukum berbeda dengan politik, tidak dibenarkan di ranah hukum, tetapi sangat bermanfaat di rsnah politik. Dan bisa terjadi para kader partai yang terganjal kasus hukum, justeru akan dimanfaatkan sebagai bahan kampanye partai dimana Ia dibesarkan. Kasus hukum yang menerpa para kader partai politik bisa memiliki makna ganda, bisa menjadikan partainya mengalami penurunan elektabilitas dan bisa juga sebaliknya, sangat tergantung baaimana para elit partai yang bersangkutan memanfaatkannya, dan apalagi bila kasus pidana yang dilakukan kader sejatinya lebih dimanfaatkan bagi pribadi ketimbang partai. Sungguh kejam, tetapi inilah trend yang nampak sekarang, oleh karenanya sejatinya kita bermawas diri, karena bisa saja demi kepentingan politik maka partai ini ibarat kanibal yang tidak segan memakan anaknya sendiri.

Ada partai yang mengalami penurunan elektabilitas, secara terjun bebas, lantaran ada kadernya yang