JAKARTA - Konstituen Lampung sudah gerah dengan tarik-ulur pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub). Kuncinya, komitmen dari Pemprov dan KPU Lampung. Bukan sekadar opsi-opsi yang akhirnya dilanggar. Seperti pada rapat koordinasi (rakor) lanjutan membahas anggaran Pilgub Lampung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin (1/8), opsi baru kembali muncul.
Yang paling memungkinkan adalah pelaksanaan tetap pada 2013. Tetapi bukan pada 2 Oktober, melainkan mundur satu bulan, yakni 2 November. Selain itu, Pemprov Lampung didesak segera menyediakan anggaran.
Artinya, hasil kesepakatan pada 18 Juli lalu di Kemendagri dianulir. Dalam rapat itu, pilgub akan digelar berbarengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
Rakor kemarin dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan, Dirjen Keuangan Daerah Yuswandi A. Tumenggung, Komisoner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono bersama Komisioner Solihin, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Asisten I Pemprov Lampung Arinal Junaidi, dan Kepala Bapedda Tony Ol. Tobing.
Djohermansyah mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Pusat menyangkut hasil rakor sebelumnya yang meminta pilgub diparalelkan dengan Pileg 2014. Namun atas kesimpulan itu, kata dia, KPU Pusat menyatakan tidak setuju dan tetap meminta pilgub digelar 2013.
’’KPU simpulkan pilgub tidak bisa digelar berbarengan Pileg 2014. Karena pada tahun itu, mereka fokus penyelenggaraan pileg dan pilpres. Meskipun, surat resmi tentang hal itu belum sampai ke kami,’’ kata Djohermansyah dalam rakor terbuka di gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Djo –sapaan akrabnya– menambahkan, karena kesimpulan pertama sudah ditolak KPU, Kemendagri mengusulkan agar Pemprov Lampung melakukan penghematan dan memangkas anggaran dalam APBD perubahan 2013 untuk pembiayaan Pilgub Lampung.
’’Bisa tidak pemprov membuat exercise efisiensi anggaran 2013, apa yang bisa dilakukan penghematan, pemangkasan anggaran untuk biaya pilgub. Inilah solusi konkret dari Kemendagri,’’ ujarnya.
Djo juga menyadari kalau hanya mengandalkan pemangkasan anggaran, tentunya nominal yang didapat tidak akan cukup untuk membiayai anggaran pilgub yang diperkirakan menelan biaya Rp300 miliar, termasuk anggaran untuk pengamanan dan Bawaslu.
Untuk itu, Djo juga mendesak pemprov melakukan pinjaman uang ke bank pembangunan daerah (BPD) atau bank swasta lainnya untuk memenuhi kuota anggaran pilgub.
’’Untuk memenuhi jumlah anggaran itu, kami juga minta Pemprov Lampung melakukan pinjaman ke BPD yang akan dibayar dengan APBD 2014. Pinjamannya sekarang, bayarnya nanti 2014. Inilah terobosan dan pikiran dari Kemendagri yang bisa ditempuh. Saya harapkan usulan ini bisa dijalankan,’’ tegasnya.
Djo pun mengaku optimistis jika amanah Kemendagri dijalankan dengan tulus oleh Pemprov Lampung, pilgub akan digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dia juga memastikan ada pergeseran waktu pemilihan, yang diperkirakan satu bulan. Hal itu dinilainya wajar karena menyesuaikan pengesahan APBD perubahan.
’’Bisa kita geser hari H ke 2 November. Tunda dahulu sebulan. Sehingga tender bisa dilakukan 2 September atau dua bulan sebelum hari H. Maka kalau tidak bisa 2013, pilgub terpaksa digelar 2015, dan ini berdampak pada cagub yang diusung parpol yang bukan peserta Pemilu 2014,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Djo, setelah DPRD Lampung menggelar paripurna LKPD pada 16 Agustus mendatang, Kemendagri akan turun ke Lampung untuk melakukan rakor lanjutan guna mematangkan anggaran dan memutuskan waktu Pilgub Lampung.
’’Dua hari setelah paripurna itu, tim kami akan turun ke Lampung untuk hitung-hitung keuangan yang ada. Untuk duduk bersama dengan pemda dan DPRD serta KPU, panwas, untuk membahas penganggaran pilgub. Pokoknya akan kita undang semua pihak terkait,” katanya.
Sementara, Dirjen Keuangan Daerah Yuswandi A. Temenggung menilai pemprov dan DPRD jangan mengulur-ulur waktu pembahasan APBDP 2013. Menurutnya, dalam situasi seperti sekarang, seharusnya pemprov dan DPRD bergerak aktif.
’’Pembahasan APBDP jangan ditunda-tunda. Dari situ akan kelihatan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) 2012. Dana silpa bisa dipakai manakala kita punya perda APBD perubahan. Kalau tidak ada perda, silpa tak bisa digunakan,” ujarnya.
Bahkan, Yuswandi menilai pihak pemprov yang menyatakan bahwa APBDP 2013 mengalami defisit Rp360 miliaran itu sudah berlebihan. ’’Lampung belum ada defisit. Dikatakan defisit itu kalau sudah ada perda baru. Kalau Lampung tak punya APBDP 2013, tidak kelihatan defisitnya, dan baru tampak Desember nanti saat pertanggungjawaban keuangan,” terangnya.
Kemungkinan lainnya, kata Yuswandi, solusi anggaran itu dengan sistem bagi hasil kabupaten/kota. Pemkab/pemkot juga bisa memberikan dana hibah kepada pemprov untuk membiayai Pilgub Lampung. ’’Itu pun kalau kabupaten/kota mau. Ini semua bisa dihitung dan dianggarkan dalam APBDP,’’ ucapnya.
Sedangkan Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pilkada merupakan penyelenggaraan yang sudah tersistem dan dikalkulasikan lima tahun sekali.
Seharusnya, kata dia, pemprov dan DPRD sudah mengetahui kapan waktunya anggaran pilgub diadakan, serta penyelenggaraan Pilgub Lampung sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk pilgub tahun ini.
Terpenting, semua komponen termasuk KPU sebagai penyelenggaranya harus mempersiapkan semuanya. Bahkan, menurut Ferry, KPU Lampung sudah berkoordinasi dengan pihaknya untuk pelaksanaan pilgub sejak 2012.
’’Jadi pilkada itu tidak ujug-ujug tanggal sekian, tetapi sudah diprediksi dan terencana. Kami rapat pleno, kami tegaskan untuk 2014 tidak akan ada pilkada. Seluruh konsen pilkada pada 2013. Sedangkan tahun 2014 kita fokuskan pileg dan pilpres. Karena pileg dan pilpres ini menyita perhatian besar,” tuturnya.
Dia menambahkan, bila pilgub tidak jadi digelar tahun ini dan baru dilaksanakan pada 2015, itu sudah melanggar pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, pada 2015 tersebut akan semakin menimbulkan kekacauan, dan akankah terpikirkan bagaimana reaksi parpol 2009 yang sudah memberikan dukungan terhadap cagub/cawagub Lampung, termasuk dampak terhadap calon itu sendiri.
’’Fakta di lapangan, tahapan sudah berjalan. Cagub/cawagub sudah ada, respons pemprov sudah ada, tinggan respons anggaran saja yang belum. Kami tetap dalam koridor, tahapan terus berjalan. Kalau memang ada perubahan, kita harus punya dasar yang kuat,” tandasnya.
Sedangkan Asisten I Pemprov Lampung Arinal Junaidi mewakili Sekprov Berlian Tihang yang berhalangan hadir mengatakan, dalam APBD, anggaran paling besar masuk dalam pos infrastruktur. Sementara, Lampung merupakan tempat transit lalu lintas sehingga efisiensi anggaran tidak bisa diukur dengan bata-batas yang ditentukan.
Selain infrastruktur, lanjutnya, mayoritas anggaran itu masuk dalam pos pendidikan dan kesehatan yang notabene ketiga pos tersebut merupakan pos penting bagi kemajuan daerah.
’’Kalau dilakukan efisiensi, tentunya berdampak pada pembangunan. Sementara 60 persen sudah dilakukan kegiatan. Misalnya saja kalau kita pangkas pos kesehatan dan pendidikan, masyarakat bisa marah-marah kepada kita,” katanya.
Dia juga menanggapi kemungkinana untuk melakukan pinjaman ke bank daerah. Meski belum dicoba, Arinal menyatakan sangat sulit pihak bank merealisasikan hal itu. Apalagi, pinjaman yang diminta ke pihak bank tersebut mencapai ratusan miliar.
’’Sulit untuk meminjam ke Bank Lampung bila dana yang dibutuhkan besar. Tetapi boleh saja kita lakukan, namun prosesnya lama dan harus melalui persetujuan gubernur juga,” ujarnya.
Di bagian lain, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menjelaskan, paripurna LKPD baru bisa digelar pada 16 Agustus. Menurutnya, DPRD mendukung untuk menganggarkan dana pilgub dalam APBDP 2013. Tetapi perlu disesuaikan juga apakah memang dana tersebut tersedia.
Menurutnya, bila hasil hitung-hitungan anggaran memungkinkan untuk dianggarkan dalam APBDP, tidak ada alasan bagi DPRD untuk tak menyetujuinya. ’’Ini kan belum exercise. Kalau nanti ternyata hasil hitung-hitungan anggaran memungkinkan, akan kita anggarkan dalam APBDP 2013. Tetapi kan kita belum bicara realita. Tanggal 12 Agustus kita rapat badan musyawarah dan tanggal 16-nya paripurna LKPD. Mudah-mudahan jadwalnya tidak berubah,” tandasnya. (kyd/p2/c1/ary)
’’Itu Hitungan dari Mana?’’
Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menilai hasil pertemuan di Kemendagri antara Dirjen Otda, Dirjen Keuangan, KPU Pusat, Pemprov, dan KPU Lampung tidak mendasar. Apalagi jika secara sepihak mematok pelaksanaan pilgub pada 2 November. Menurut dia, harus dilihat secara jelas, penganggaran di APBD perubahan 2013.’’Itu hitungannya dari mana? Kok tunda (pilgub) pada 2 November? Saya kira harus dilihat dahulu pembahasan APBDP-nya selesai kapan, baru disesuaikan jadwal,” tandas Oedin –panggilan akrab gubernur– kepada Radar Lampung kemarin.
Menurutnya, opsi pemangkasan dan penghematan memang akan dilihat dalam APBDP 2013. Proses pembahasan juga dikatakan Oedin akan berjalan sesuai mekanisme. Dia menepis akan berlama-lama membahas APBDP.
’’Enggak ada itu yang namanya mengulur-ulur waktu pembahasan anggaran pilgub. Tolong sampaikan, pemprov dan DPRD bekerja sesuai mekanisme. Jadi enggak benar kalau kita buru-buru kerjanya,” kata Oedin.
Sementara saat ditanya soal opsi peminjaman dana ke perbankan daerah, Oedin menjawab bahwa tetap akan dilihat dahulu pada APBDP. ’’Kita lihat dahulu pembahasannya (APBDP),” pungkasnya. (gus/p2/c1/ary)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar