BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung memastikan siap jika relokasi ibu kota negara benar-benar terwujud. Berbagai kajian yang pernah dilakukan akademisi pada 2009-2010 lalu, Lampung paling layak. Dari 12 calon ibu kota pemerintahan yang pernah diusulkan pada tahun 2011 silam (hingga saat ini mangkrak di Istana Negara, Red), yakni Palangkaraya, Lampung, Sentul, Karawang, Lebak, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Sulawesi Barat, Papua, Purwokerto, dan Makassar, hanya Lampung yang sudah memiliki kajian segala aspek.
Provinsi paling ujung Sumatera ini memiliki kelebihan. Dari sisi cost pemerintahan, doktor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Teuku Abdullah Sani mengatakan, Lampung relatif aman dibandingkan daerah-daerah pilihan lainnya.

’’Di sana (Lampung, Red) bakal ada Jembatan Selat Sunda (JSS) yang nantinya terhubung dengan Tol Cipularang. Ini menjadi jalur ekonomi paling baik di Indonesia. Apalagi Lampung memiliki SDM (sumber daya manusia) murah, SDA (sumber daya alam) juga ada, dan air bersih yang sangat memungkinkan,’’ terang Sani dalam bahan masukan yang dirangkum tim kajian Lampung yang terdiri Syafaruddin, I.B. Ilham Malik, Arizka Warganegara, Ahmad Faisal, dan Raden Bagus Sapto Mulyatno yang disampaikan ke Radar Lampung beberapa waktu lalu.

Sedangkan ditilik dari sisi geografi, Guru Besar Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Sutikno mengatakan, di Sumatera, khususnya di Lampung, tersedia lahan memadai. Utamanya di kawasan timur Bukit Barisan. ’’Lahan yang tersedia sangat memungkinkan,” papar Sutikno.

Dari sisi etnologis, Lampung sangat heterogen. Dari 7,5 juta penduduknya, populasi suku Jawa mendominasi hingga 61 persen, Sunda 11 persen, sedangkan etnis Lampung hanya 25 persen. Kuatnya dominasi masyarakat Jawa membuat Lampung disebut ’’Indonesia Mini’’ atau juga dijuluki ’’Jawa Utara”.

Dilihat dari aspek litologi, batuan wilayah Lampung didominasi ofiolit yang mempunyai densitas rapat massa tertinggi di Sumatera. Itu berarti Lampung sangat tahan terhadap gempa besar. ’’Ini mengindikasikan bidang sesar di Lampung sulit bergeser saat terjadi gempa,” ujar Sigit Sukmono, ahli geologi ITB.

Terpisah, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menilai sudah saatnya dimulai lobi-lobi informal ke tingkat pusat guna merealisasikan wacana itu. Pasalnya, menurut dia, lobi informal yang dilakukan sejak jauh hari tentu dapat lebih memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah pusat.

’’Mulailah melakukan komunikasi informal. Baik dari tingkat daerah ke tingkat provinsi. Atau para wakil rakyat di DPR ke pemerintah pusat. Sehingga nantinya wacana itu dapat terwujud. Dulu pernah diusulkan, tetapi masih jadi kajian Istana,’’ kata ketua termuda dalam sejarah lembaga legislatif Lampung ini kemarin (20/1).

Marwan menyebut, dirinya bahkan sudah mulai membuka keran komunikasi informal terkait hal tersebut. Meski masih dalam taraf internal Partai Demokrat tempatnya bernaung. ’’Untuk ini, semua pihak harus melakukan lobi,” tegasnya.

Dia meyakini pembicaraan informal yang intens dengan pemerintah pusat dapat memuluskan rencana tersebut manakala memang benar-benar telah dicapai kesepakatan formalnya. ’’Yang paling penting sekarang adalah melakukan lobi serempak dan mengoptimalkan potensi akses yang ada serta menjadikan Lampung sebagai prioritas utama sebagai alternatif pusat pemerintahan,” ujar Marwan.

Diketahui, wacana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta bukan barang baru. Tahun 2009 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengemukakan skenario perpindahan tersebut.

Presiden menawarkan tiga skenario pemindahan ibu kota negara pada Agustus 2010 yang perlu didiskusikan oleh publik. Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. ’’Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, permukiman, dan tata ruang wilayah,’’ katanya.

Skenario kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru. Perlu dibangun ’’totally new capital’’. Sedangkan skenario ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain. Atas tiga skenario itu, Presiden SBY mengajak semua komponen bangsa untuk membahas secara terbuka, matang, dan komprehensif. Karenanya hingga kemarin, usulan 12 calon ibu kota yang pernah digagas masih menjadi kajiannya.

Ciliwung Disudet

Pemerintah berencana menjalankan beberapa kebijakan strategis. Dana sebesar Rp2 triliun akan digelontorkan untuk merealisasikannya.

’’Untuk mengurangi bencana banjir yang berdimensi strategis, jangka menengah dan jangka panjang, kami alokasikan nanti Rp2 triliun,’’ kata Presiden SBY usai memimpin rapat terpadu di Gelanggang Remaja Jakarta Timur kemarin.

Rapat sempat digelar terbuka saat laporan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, paparan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif. Tetapi selama 40 menit kemudian, rapat digelar secara tertutup.

Hadir jajaran pimpinan Komisi V DPR beserta beberapa anggota kabinet, di antaranya Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Seskab Sudi Silalahi, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Usai rapat terpadu, presiden mengunjungi dapur umum di GOR dan menelusuri pemukiman warga Kebun Sayur, Kelurahan Bidaracina. Ratusan pengungsi masih bertahan di GOR. Baru pagi kemarin, luapan Sungai Ciliwung yang sempat merendam Kelurahan Bidaracina benar-benar surut. Beberapa warga terlihat sibuk membersihkan rumahnya yang belepotan lumpur.

Presiden SBY menjelaskan, pemerintah akan mengalokasikan Rp500 miliar untuk membangun sudetan (flood way) dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Sudetan ini menjadi prioritas untuk membagi beban volume air dengan Kanal Banjir Barat (KBB). Proses pembangunannya akan dimulai pada tahun 2013 dan diharapkan selesai tahun depan.

’’Ketika Jakarta mengalami banjir minggu ini, Kanal Banjir Barat bisa menampung aliran sungai yang ada, tidak sampai menimbulkan kerusakan berarti. Sementara, Kanal Banjir Timur relatif tidak terisi. Manakala beban ini dibagi dua, jadi ada air yang dialirkan dari Kanal Banjir Timur ke Barat, maka dampaknya tidak akan seperti ini,’’ terang SBY saat memberikan keterangan persnya di Gang Sensus III, Kelurahan Bidaracina.

Anggaran Rp1,2 triliun juga akan dikucurkan selama 2013 dan 2014 untuk menata dan menertibkan aliran sungai Ciliwung. SBY menyadari kebijakan ini cukup sensitif dalam pelaksanaannya, karena menyangkut isu sosial dan lingkungan. "Ini pekerjaan yang memerlukan kerja sama semua pihak," katanya. Dia berharap Pemda DKI Jakarta dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyediakan lahannya.

’’Yang penting masyarakat tidak dirugikan. Intinya, masyarakat harus memiliki tempat yang lebih baik dan lebih aman,’’ tegas SBY sambil menoleh ke arah Jokowi.

Untuk mempercepat penanganan banjir saat ini, pemerintah akan mencairkan anggaran Rp 300 miliar. Beberapa sarana prasarana yang segera ditambah adalah 50 MCK mobile dan pompa air. ’’Sarana pompa itu, begitu banjir besar datang, ternyata kita masih kekurangan. Prasarana atau sarana perlengkapan itulah yang ingin kami tingkatkan,’’ kata Presiden.

SBY juga sempat menyentil gagasan pembangunan waduk Ciawi untuk memperkecil peluang terjadinya banjir di Jakarta. ’’(Pembangunannya, red) memerlukan kerja sama kita, yakni pemda DKI Jakarta, Pemda Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,’’ ujarnya.

Di akhir pernyataannya, SBY meminta masyarakat Jakarta meningkatkan disiplin, terutama dalam membuang sampah. Tanpa itu, berbagai proyek pemerintah tidak akan memberikan hasil yang signifikan. ’’Ketika banjir sedang tinggi seperti hari Kamis (17 /1, red) lalu saya juga ikut turun ke lapangan serta menyaksikan sendiri betapa sampah-sampah dan penyumbatan tempat-tempat yang seharusnya dialiri air, tersumbat semua. Ini menunjukkan disiplin masyarakat Jakarta masih rendah,’’ kata SBY.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan panjang sudetan yang akan dibangun dari Ciliwung ke KBT sekitar 2.150 meter. Dia yakin kalau KBT bisa dioptimalkan, akan terjadi pengurangan banjir yang signifikan di wilayah Ciliwung.

’’Dalam pelaksananya, dari Ciliwung ke KBT ini supaya tidak membutuhkan pembebasan tanah pipa itu kita taruh di bawah jalan. Dan, ini ada Jalan Sensus, Otista III dan seterusnya, sampai nanti memotong jalan tol Cawang itu dan kemudian masuk ke KBT,’’ kata Djoko.

BUMN Kerahkan Pompa

Segala upaya dikerahkan untuk menangani banjir Jakarta. Menteri BUMN Dahlan Iskan kemarin memerintahkan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dan PT Pelindo II untuk membantu penyedotan air banjir di Pluit.

Dua perusahaan BUMN itu diminta untuk mengerahkan pompa-pompa besar. Dahlan juga memerintahkan dirut Pelindo II untuk mengontak PT Rukindo yang memiliki satu kapal keruk yang fungsinya bisa untuk pompa. ’’Tapi kapal tersebut masih diperbaiki di DKB. Perbaikannya dikebut,’’ kata Dahlan, kemarin (20/1).

Sehari kemarin, Dahlan berada di posko-posko banjir BUMN yang terletak di Pesing, Jakarta Barat, dan Pluit, Jakarta Utara. Dia sempat melihat rumah pompa di ujung Pluit dekat Muarabaru dengan kapal karet Kostrad bersama direksi Bank Mandiri.

Dari 14 pompa, hanya dua yang jalan. Sementara enam pompa sudah terlanjur dibongkar, empat terendam, dan satu diistirahatkan. Dahlan sempat mencoba kontak dengan Singapura untuk mencari kapal pompa sewa. ’’Tapi ternyata di DKB ada meski masih perbaikan,’’ katanya.

DKB memiliki pompa-pompa raksasa dengan kapasitas 18 meter kubik per menit yang biasa untuk mengeringkan dok. Ada 10 pompa dengan ukuran itu. Kapasitas itu sangat besar mengingat dua pompa yang dijalankan di Pluit satu pompanya hanya 6 meter kubik per menit.

’’Dengan hanya dua pompa kecil tersebut sulit sekali bisa mengatasi banjir di Pluit dalam waktu seminggu. Apalagi kalau ada hujan baru,’’ kata mantan dirut PLN itu. Dahlan memerintahkan DKB untuk mengirim dua buah dulu dan bisa ditambah jika kurang. DKB juga memiliki kapal untuk mengangkut mesin pompa itu ke rumah pompa Pluit dengan menyeberangi Priok. (wdi/jpnn/ary/p3/c1/ary)