REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha memberikan keterangan pers yang merupakan arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya akan menyampaikan pernyataan pers sebagaimana arahan dari Bapak Presiden terkait dengan kebocoran dokumen KPK, ada beberapa poin,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (13/2).
Adapun poin keterangan tersebut sebagai berikut:
1. Bapak Presiden telah mendengar pemberitaan di media, utamanya Harian Seputar Indonesia “Sindo”, dengan judul yang bombastis, yang menuduh seorang staf di Istana membocorkan “yang disebut sprindik” a.n saudara Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius
2. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, serta demi terjaganya nama baik lembaga kepresidenan dan nama baik KPK, Bapak Presiden sungguh berharap KPK melakukan pengusutan secara transparan dan serius atas kebocoran dokumen tersebut. Kalau perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian.
3. Siapapun yang bersalah mesti diberikan tindakan sesuai ketentuan Perundang-undangan. Bapak Presiden menilai akhir-akhir ini mulai ada pihak-pihak yang tanpa beban dan dengan maksud yang tidak baik melakukan pembocoran rahasia negara yang dilarang oleh Undang-Undang. Negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu hukum mesti ditegakkan. Sementara kebebasan dan keterbukaan informasi publik pun ada aturannya.
4. Sebaliknya, apabila dari hasil investigasi yang dituduh melakukan pembocoran dokumen KPK tersebut tidak terbukti dan tentunya yang bersangkutan tidak bersalah, maka nama naik yang bersangkutan harus dipulihkan.
5. Berita seperti ini juga bertendensi mengadu domba antara Bapak Presiden (dalam kapasitas Bapak Presiden sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Ketua Wanbin PD) dengan Saudara Anas Urbaningrum, Ketua Umum PD, yang kini tengah melakukan upaya bersama untuk melakukan penyelamatan PD dari krisis saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar