’’Kalau mereka punya niat baik, direvisi saja rencana (anggaran) pendapatan dari tanah Waydadi, ambil program-program satker yang belum jalan, kemudian sisihkan sebagian untuk pilgub. Lalu membahas anggaran perubahan secepatnya. Sehingga akhir September, dana apbd perubahan bisa direalisasikan. Semua kebijakan ada di eksekutif, gubernur,” kata Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal kemarin.
Dia melanjutkan, pilgub tidak bisa dibarengkan pemilu legislatif (pileg) seperti hasil rapat kemarin. Konsekuensinya, kpu mengubah semua tahapan. Sementara, jadwal tahapan sudah berjalan seluruhnya. Panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) telah terbentuk, pendaftaran calon sudah berjalan, serta pendataan pemilih sedang berlangsung.
Kemudian verifikasi sebagian bakal calon gubernur-wakil gubernur sedang berjalan. ’’Ini sudah susah, mau disetop. Alasan karena biaya enggak ada. Ini mengada-ada karena memang dicari-cari. Saya hanya berdoa di bulan puasa ini agar pejabat yang zalim yang ikut rapat di Kemendagri agar dilaknat karena sudah melakukan pembohongan publik dan pembiaran sehingga seolah-olah anggaran Lampung defisit,” sungutnya.
Menurut Edwin, tidak ada alasan yang sangat kuat untuk menunda pilgub, kemudian disarankan berbarengan dengan Pileg 9 April 2014. Jadi, KPU Lampung akan terus menjalankan tahapan meski tanpa anggaran. ’’Iya lah. Biarkan saja. Memang selama ini kami jalan terus walau enggak ada dana,” tukasnya.
Jadi, nanti KPU terus berutang? ’’Enggak usah arahnya utang. Kalau diganti ya syukur. Enggak juga ya sudah. Lillahita’ala saja. Anggap-anggap sedekah saja karena kasihan sama Pemda Lampung yang tambah miskin selama 10 tahun dijabat sama Oedin (Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Red),” ucap dia.
Terpisah, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono masih menunggu penjelasan dari KPU Pusat dan putusan resmi rapat tersebut. Namun, hal itu segera dibahas bersama oleh seluruh komisioner KPU Lampung. Hari ini (19/7), KPU akan menggelar rakor pemutakhiran data pemilih Pileg 2014 dengan KPU kabupaten/kota.
’’Kami selesaikan agenda nasional ini dahulu. Namun perlu saya sampaikan, tidak gampang menghentikan tahapan atau sebagian tahapan. Karena dalam undang-undang, sebagian atau keseluruhan tahapan bisa diberhentikan atau ditunda karena dua alasan, yaitu bencana alam dan kerusuhan. Jadi, sementara ini kami masih fokus dengan tahapan yang kami jalankan,” kata dia.
Terkait nihilnya anggaran, Nanang mengatakan segera mengonsultasikannya dengan KPU Pusat dalam rapat kerja pada Senin-Selasa (22-23/7) di Jakarta.
Di bagian lain, bakal calon gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan tetap siap mengikuti keputusan penyelenggara pilgub. ’’Kita peserta mengikuti yang disiapkan penyelenggara saja,” kata Ridho melalui pesan singkatnya tadi malam. (dna/p3/c1/ary)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar