MENAKAR LAMPUNGISME PARA CAGUB

Oleh Karina Lin


MALANG nian nasib guru bahasa Lampung di Bumi Ruwa Jurai ini. Mereka terancam punah karena kebijakan kurikulum yang baru (3013) tidak mencantumkan mata pelajaran bahasa Lampung dalam kode sertifikasinya. Kode sertifikasi yang biasa mereka gunakan (062), hanya mencantumkan atau berlaku bagi bahasa Jawa dan bahasa Sunda.

Ironisnya, ketika para guru (yang mengurus sertifikasi) itu komplain, dinas pendidikan kabupaten/ kota di Lampung (yang notabene harusnya memperjuangkan) malah menyarankan supaya guru pengaju sertifikasi bahasa Lampung, mengganti jenis sertifikasi yang mereka ajukan ke mata pelajaran lain. Aneh bin ajaib !

Bukan Cerita Baru

Cerita (kejadian) tentang betapa termarginalkannya guru bahasa Lampung (termasuk budaya dan sejarah Lampung) itu sendiri bukanlah cerita (kejadian) baru. Ia hanyalah cerita (kejadian) lama yang melejit dan terbarukan dalam plot berbeda.

Jika kita mau mengetahui cerita lama,

SIAP MENJADI CALEG TAK POPULER !?.

TETAPLAH MEMBINA UMMAT

Mengikuti acara safari Romadhon di tahun politik 2013 ini, sejatinya tidak perlu terkejut karena memang sudah diwanti wanti oleh banyak pihak bahwa Pilkada dan Pemilihan Legislatif selama ini sungguh telah memberikan pelajaran yang sangat tak terpuji bagi ummat. Lantaran para Caleg sendiri memang merasa tak pantas dipilih ummat, maka lalu berusaha mengambil simpati dengan cara membagi bagikan sembako dan bahkan uang tunai agar dirinya terpilih dan keluar sebagai pemenang.

Para Caleg di Kabupaten menunjukkan kegelisahannya lantaran diwanti wanti oleh para pendukungnya sendiri dengan pertanyaan "Kami nanti akan dapat apa ... ?" katanya dengan nada gemetar menunjukkan rasa takutnya yang tak mampu Ia tutup tutupi.

Sebagai sosok yang selama ini merasa aktif di masyarakat dalam berbagai kegiatan, selama ini Ia merasa telah mengurbankan tenaga, pikiran dan waktunya untuk kepentingan bersama sesuai dengan batasan kemampuannya. Ia merasa gelar ustadz dan sarna S1 yang disandangnya serta  apa yang selama ini telah Ia sumbangkan ternyata  tidak sedikitpun diperhitungkan oleh masyarakat, ketika pertanyaan sinis itu ditujukan kepada dirinya.

Demikian hatinya galau karena pertanyaan itu dilontarkan justeru oleh orang orang yang selama ini Ia kira mendukungnya, dan bahkan sipenanya mengatakan bahwa pertanyaan itu sebenarnya dan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Dan lebih membuatnya benar benar terhenyak, ketika pertanyaan itu dibumbui bahwa Caleg dari Partai lain yang siap mengucurkan uang pecahan yang menggiurkan bagi setiap orang yang siap memilihnya.

(BUKU) PENGUASA DAN KEKUASAAN

Bandung Mawardi 

Data buku
Kejayaan Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid:
Kemajuan Peradaban Dunia pada
Zaman Keemasan Islam
Benson Bobrick
Penerjemah: Indi Aunullah
Pustaka Alvabet, 2013
416 halaman

PENGUASA sering mengalami tragedi. Lakon kekuasaan memuat peristiwa-peristiwa heboh: perang, suksesi, pembunuhan, pengkhianatan. Membaca biografi penguasa-penguasa di masa silam ibarat membaca halaman-halaman berdarah, sejarah dengan luka dan dendam. Misi jadi penguasa cuma sekejap, memuat puncak-puncak keagungan dan jurang-jurang kehinaan. Penguasa ibarat pengisah tragisme, tokoh di pusaran ilusi dan sesalan.

Kisah itu terjadi di abad XVIII. Mahdi bimbang untuk mewariskan kekuasaan, memilih tokoh penerus kekhalifahan: Hadi atau Harun. Kematian Mahdi menandai pilihan berkonsekuensi suksesi dan pertumpahan darah. Harun memilih diam, menanti putusan takdir. Kekuasaan memang beralih ke Hadi, penerus lakon kekuasaan di Baghdad. Para ahli sejarah mencatat bahwa Hadi adalah “bocah besar berperangai buruk”, penguasa berwatak keras, kasar, congkak. Kekuasaan Hadi sering dilabeli memalukan alias tak bermartabat. Hadi membuat keputusan-keputusan fatal untuk menepikan Harun, beralasan agar Harus tak menjadi penerus kekhalifahan. Mereka bersaudara tapi berseberangan atas nama kekuasaan.

Ambisi dan arogansi itu berakhir secara misterius. Hadi mengalami sakit perut saat perjalanan ke Mosul. Sakit perut tak terobati, kematian datang dengan keganjilan. Kematian penguasa selalu rawan pengkhianatan dan konflik. Harun mengatasi situasi tanpa gejolak. Harun pun menjadi penguasa. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa mengesankan tentang kekuasaan di Baghdad: kematian Hadi, penobatan Harun sebagai khalifah dan penguasa, kelahiran putra dari selir Harun. Kisah tiga khalifah bermula dan berakhir di malam kesedihan dan keagungan. Para ahli sejarah sering menganggap malam itu sebagai “malam takdir”. Harun di usia 23 tahun resmi menjadi penguasa, 15 September 786. Alam memberi tanda: langit cerah dan terang, sejuta bintang di malam bergelimang berkah.

KETIKA BAHASA MENJADI ALAT KUASA

Oleh : GILANG A AZIS

PADA mula pemahaman, bahasa adalah alat komunikasi. Tak lebih hanya sebagai medium menyampaikan pesan komunikator kepada komunikan. Setelah didekonstruksi, bahasa ternyata menjelma juga sebagai alat kuasa. Jurgen Habermas (1967) mengatakan: language is also a medium of domination and power/bahasa juga sarana dominasi dan kekuasaan.

    Ironisnya, bahasa dalam kultur patriarkhi cenderung mengarah kepada penempatan perempuan sebagai objek, karena bahasa dikuasai orde laki-laki. Segala kepentingan disetting agar sesuai dengan kehendak dominasi patriarkhi. Ayu Utami, Maria Hartiningsih dan Gadis Arivia barangkali adalah sedikit diantara orang-orang yang berusaha membebaskan bahasa dari belenggu kuasa laki-laki. Bahasa kemudian diproyeksikan dengan aras kesetaraan gender. Bahwa bahasa yang peka terhadap gender adalah yang tidak menggunakan letupan kekerasan dan eufemisme.

HUKUM QISOS BAGI PENGEMUDI MOBIL FPI DI KENDAL?

Hukum Qisas Bagi Pengemudi Mobil FPI di Kendal – Seperti yang telah diberitakan di beberapa media bahwa telah terjadi bentrok antara anggota FPI (Front Pembela Islam) dengan warga puluhan warga Sukorejo pada hari Kamis, 18 Juli 2013 sekitar pukul 14.00.

Dalam kejadian tersebut ada insiden yang sedikit menarik perhatian saya. Bukan tentang aksi sweeping yang dilakukan oleh FPI terhadap lokalisasi yang tetap buka di bulan Ramadhan ini tetapi lebih kepada seorang perempuan bernama Tri Munarti yang tewas tertabrak mobil FPI yang panik akibat dikejar massa (Yahoo)

Sepengetahuan saya selama ini jika FPI melakukan aksi sweeping mereka beberapa hari sebelumnya telah memberitahu pihak keamanan (polisi) untuk bertindak tegas, jika dirasa Polisi tidak bertindak tegas baru FPI turun kejalan melakukan aksi sweeping. Sebenarnya hal ini menurut saya merupakan wujud dari kekecewaan FPI karena Polisi tidak bertindak tegas terutama kepada hal-hal yang terkait dengan peredaran miras, narkoba, prostitusi dan perjudian.

Disini saya juga tidak membahas tentang kembali mencuatnya komentar / opini publik yang menyerukan agar FPI dibubarkan. FPI sendiri melalui situs resminya telah menyatakan secara tegas bahwa “FPI AKAN BUBAR SENDIRI JIKA HUKUM DITEGAKKAN DENGAN BAIK OLEH APARAT DAN PEJABAT NEGARA” (sumber website FPI). Disini saya lebih melihat kepada korban yang timbul dari pihak yang tidak mengerti apa-apa yaitu Tri Munarti yang tewas tertabrak mobil FPI.

Pada saat kejadian bentrok Tri Maryati sedang dibonceng oleh suaminya menaiki sepeda motor (Yahoo). Tri Maryati akhirnya tewas setelah motor yang ditumpanginya bersama suami ditabrak dari belakang oleh mobil FPI (Kompasiana)

Penegakan Hukum Proporsional

Oleh : HARRI PURWANTO

"Masyarakat mengharapkan penegakan hukum oleh polisi dilaksanakan sebelum aksi FPI  menyentuh sasaran"
SWEEPING yang dilakukan anggota Front Pembela Islam (FPI) di lokalisasi Alas Karet (Alaska) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang berakhir bentrok dengan warga mengundang keprihatinan khalayak. Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika mengatakan aparat kepolisian harus tegas mengatasi bentrokan anggota FPI dengan warga. Selama ini, menurut dia, polisi masih bersikap lembek terhadap ormas tersebut (SM, 20/7/13).
Beberapa aksi sweeping yang dilakukan oleh anggota FPI dan peristiwa Sukorejo, menurut Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang Tedi Kholiludin, bukan tidak mungkin makin menguatkan resistensi masyarakat terhadap ormas tersebut. Apalagi terkait aksi mereka, telah jatuh korban jiwa. Melihat situasi seperti itu sudah semestinya aparat bersikap tegas.

Menakar Dana Kampanye Awal Cagub

Dari Rp5 Juta hingga Bermodal Anak-Istri
BANDARLAMPUNG – Bukan rahasia lagi, lima pasangan calon gubernur dan wakilnya memiliki latar belakang finansial yang mumpuni untuk bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Namun, mereka cenderung melaporkan dengan jumlah ala kadarnya saja. Terpenting sudah memenuhi persyaratan pencalonan. Bahkan ada juga yang menyembunyikan berapa dana kampanyenya sebagai strategi pemenangan.
Misalnya, calon gubernur (cagub) yang diusung Partai Golkar, M. Alzier Dianis Thabranie. Harta kekayaannya ditaksir berkisar antara Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Tapi, dana kampanye awal yang dilaporkan ke KPU Lampung hanya Rp5 juta.
 ’’Dana kampanye Rp5 juta untuk syarat saja. Kalau harta kekayaan kan sekarang, yang belum diklarifikasi ada Rp300 miliar sampai Rp400 miliar,’’ kata salah satu tim pemenangan Alzier kepada Radar Lampung kemarin.
Sementara Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan, kini masih merekapitulasi dana kampanye pasangan Alzier dan Lukman Hakim. Pasalnya, kebutuhan kampanye selama 14 hari seperti yang dijadwalkan KPU Lampung di setiap kabupaten/kota berbeda-beda.

KPU se- Lampung Menggugat.

Siap Bangkang Opsi Kemendagri
BANDARLAMPUNG - Wacana penundaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat reaksi keras dari komisioner KPU kabupaten/kota se-Lampung. Mereka mempertanyakan sikap Mendagri yang tidak tegas dan cenderung menjadikan Pilgub Lampung sebagai mainan politik. Reaksi keras itu diutarakan dalam rapat koordinasi (rakor) KPU se-Lampung di Hotel Bukit Randu kemarin (19/7).
    Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, aksi itu ditujukan sebagai bentuk dukungan KPU kabupaten/kota untuk KPU Provinsi Lampung.  KPU kabupaten/kota, menurutnya, solid mendukung KPU Lampung untuk pelaksanaan Pilgub 2013. Alasan penundaan akibat defisit anggaran perlu dipertanyakan.
Seharusnya, kata dia, sesuai pasal 30 ayat 2 Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, pemprov dapat mengeluarkan dana talangan dengan cara mengubah peraturan gubernur (pergub) tentang penjabaran perda APBD untuk ditampung dalam APBD perubahan.
    ’’Kalau mau, dasar hukumnya jelas. Jadi, persoalan waktu yang mepet bisa diatasi dengan adanya dana talangan. Defisit anggaran kan bisa diatasi dengan efisiensi,” jelas Fauzi dalam siaran persnya kepada Radar Lampung kemarin.
    Sementara, Ketua KPU Waykanan Iscardo P. Pangar juga menegaskan penolakannya atas penundaan Pilgub Lampung. Ia mengungkapkan, KPU kabupaten/kota tengah mengkaji yurisprudensi hukum penundaan pilkada Irian Jaya Barat oleh Mendagri pada 2005 sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum apabila Mendagri tetap membuat keputusan penundaan Pilgub Lampung.