KPK Dalami Surat Kaleng Anas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan surat kaleng untuk Anas Urbaningrum yang disebut berasal dari pegawai di komisi pimpinan Abraham Samad itu. Meski demikian, KPK tetap menganggap surat kaleng yang disita saat penggeledahan di rumah Anas itu sebagai hal penting untuk ditelusuru kebenarannya.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, surat itu sudah diserahkan kepada pengawas internal KPK untuk ditelusuri. "Kalau benar buatan pegawai KPK, berarti pegawai yang membuat itu telah melanggar kode etik di KPK," kata Johan di kantornya, Rabu (13/11).

Lebih lanjut Johan menjelaskan, dalam surat itu tidak tertera nama pengirim. Hanya saja ada nomor telepon yang tertulis di dalamnya. Meski begitu, nomor telepon itu tidak bisa dihubungi.

"Nomor teleponnya mati, tidak bisa dikontak. Namanya tidak ada, hanya nomor telepon saja," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Ma'mun Murod menyatakan, surat itu berisi dukungan untuk Anas itu berasal dari  seorang pegawai KPK. "Pegawai KPK yang simpati sama Anas dan mendukung Anas," kata Ma'mun di Jakarta, Selasa (12/11) malam.

Dalam surat yang dibacakan Ma'mun itu disebutkan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Susilo Bambang Yudhoyono menerima uang untuk Pemilihan Presiden 2009. "Di mana BAP (Berita Acara Pemeriksaan, red) itu sudah ditandangani Nazaruddin, tapi sampai sekarang tidak pernah diangkat KPK dan tidak diteruskan langsung sampai sekarang. Mungkin ini bisa jadi amunisi perlawanan politik buat Bapak," kata Ma'mun.

Dalam surat tersebut juga dikatakan bahwa Anas adalah seorang korban politik. "Saya pegawai biasa di KPK, politik tidak ada hati nurani, Pak Anas merupakan korban politik di internal partai, di balik ini adalah pak SBY dan kroninya," kata Ma'mun. (gil/jpnn)

Hatta: Satu Syarat Agar Indonesia Jadi Negara Maju

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju. Namun, untuk menjadi negara maju, ada syarat utama yang harus dipenuhi.

"Kita harus memiliki kemandirian pangan karena itu yang akan bawa kita sebagai negara maju. Ini kata kuncinya," kata Hatta dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Pertanian, di kantor Kementerian Pertanian, Rabu, 16 Januari 2013.

Menurut Hatta, untuk mencapai menjadi negara maju, Indonesia tidak bisa menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan dari negara lain. Tentu, kata Hatta, kemandirian pangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani.