Disiram Munarman Jubir FPI, Sosiolog UI Thamrin A.T: Saya Tak Mau Layani...

Walaupun Sangat memalukan, tetapi inipun sebagai pelajaran bagi semua pihak.

KOMENTAR MUNAWARMAN SETELAH MENYIRAM AIR TEH KEPADA Prof. THAMRIN TOMAGOLA

Juru Bicara FPI Munarman
Juru Bicara FPI Munarman
A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, Juru Bicara FPI Munarman kepada VOA mengaku tidak ada niat dari dirinya untuk menyiramkan air minum ke Thamrin Amal Tomagola saat dialog di TV One itu. Munarman mengaku justru dia bermaksud menjelaskan sesuatu hal saat diberi kesempatan oleh pembawa acara. Namun menurut Munarman, Thamrin selalu memotong penjelasannya saat mencoba menerangkan.

“Ketika saya sedang menjelaskan argumentasi bahwa analisa yang dikemukakan oleh Thamrin Amal Tomagola bahwa ia menyatakan ormas-ormas di daerah itu sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan sweeping-sweeping itu karena terkait dengan politik daerah menjelang pemilu kepala daerah supaya dapat basis pemilih dengan kerja sama dengan kepolisian. Intinya punya koneksi politiklah. Saya bilang salah itu, ini saya punya data. Kejadian di Papua di Mimika dan Sorong dimana ibu-ibu melakukan tindakan razia terhadap warung-warung minuman keras karena resah. Dia (Thamrin) tidak mau terima dengan argumen itu. Kemudian dia menepis tangan saya minta saya berhenti ngomong. Saya pikir dia karena belum minum supaya agak tenang saya kasih air. Cuma karena jaraknya jauh air di gelas itu tumpah dan kena mukanya,” tukas Munarman.

Munarman memastikan dirinya siap menghadapi gugatan hukum jika Thamrin Amal Tomagola melaporkan insiden itu ke kepolisian. Dirinya juga siap menghadapi segala sesuatunya terkait insiden itu.

Video Insiden Munarman Siram Air Thamrin Tamagola

BUDI PEKERTI MEMBUTUHKAN KETELADANAN

Suryadharma Ali : PPP Adalah Partai Besar Yang Tak terurus

Suryadharma Ali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai PPP merupakan partai besar. Namun sayangnya, kebesaran itu tidak diurus dengan baik.

"PPP ini partai besar, tapi partai besar yang tak terurus," kata Surya saat membuka acara pembekalan caleg PPP di Jakarta, Rabu (3/7).

Besarnya PPP, menurut Surya dibuktikan sejak zaman Orde Baru. Meski bukan partai penguasa, wakil-wakil PPP tetap menduduki kursi legislatif di semua tingkatan.
Setelah Orde Baru tumbang, kebesaran PPP tidak berkurang. Banyak kader dan aktivis PPP yang menunjukkan gairah politik luar biasa dengan mendirikan partai politik baru. Walaupun hasilnya terseok-seok.

Namun, Menteri Agama itu tidak memungkiri pemilu 2009 menjadi catatan hitam bagi PPP. Perolehan suara PPP merosot tajam hingga kursi yang diperolehd i parlemen sangat sedikit. "Kita menyesal kalah pada 2009, dan itu jangan diulangi lagi," katanya.

Meski elektabilitas PPP dari berbagai hasil jajak pendapat tidak pernah melewati angka tiga persen, Surya yakin perolehan di lapangan selalu di atas survei. Karena itu, jika semua kader PPP kembali ke rumah besar PPP dan menghindari konflik-knoflik yang tidak perlu.
Menurutnya elektabilitas PPP pasti akan meningkat. Selain itu ia meminta kader PPP tidak kalah sebelum berperang. "Barangkali masih lemah syahwat begitu lihat petarung lain uangnya banyak, jumlahnya banyak, loyo," katanya.

Hari Tanoe Bikin Internal Hanura Pecah

INILAH.COM, Jakarta - Deklarasi pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan Capres dan Cawapres cukup mengagetkan. Bahkan di internal Hanura sendiri tidak semua kader mengetahui soal keputusan ini.

Politisi senior yang juga Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier mengaku tidak mengetahui adanya keputusan deklarasi apalagi mengusung pasangan Wiranto dan Hary Tanoe. Menurutnya, selain dirinya masih banyak kader Hanura yang tak mengetahui keputusan tersebut hingga akhirnya menimbulkan perpecahan di internal Hanura sendiri.

"Oh iya (pecah), dukungan di dalam maupun ke publik berat. Kedua tidak wajar satu partai deklarasikan capres dan cawapres, seolah partai besar," ujar Fuad di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Menurutnya, sebagai partai baru yang sedang merintis, Hanura harusnya bisa berfikir realistis dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. "Ya realistis saja, partai perlu koalisi untuk mengusung Capres-Cawapres, karena PT 20 persen. Bagaimana kalau tidak koalisi," tegasnya.

Fuad mengatakan, penetapan pasangan ini juga tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur AD/ART Partai Hanura. Bahkan tidak semua kader mengetahui hal ini. "Tiba-tiba dari mana keputusannya, dadakan. Secara praktis janggal satu partai mana ada yang berani (usung capres-cawapres). Ya memang positifnya ada, untuk tes ke publik," tandasnya.[bay]

UU Ormas, Gerbang Era Otoriter

Kamis, 04 Juli 2013

"JIKA dalam UU Antisubversif buatan Orde Lama yang dipakai Orde Baru lima orang berkumpul bisa ditangkap atas tuduhan melakukan tindakan subversif, pada Pasal 16 UU Ormas yang disahkan DPR pada Selasa (2-7), batasan diperkecil menjadi dua atau tiga orang berkumpul karena hobi, seni, olahraga, dan lainnya harus punya legalitas!" ujar Umar. 

"Yakni, wajib memiliki akta notaris pendirian, AD/ART, kepengurusan, program kerja, surat keterangan domisili, NPWP, dan pernyataan sanggup melaporkan kegiatan sebelum 'diakui' negara eksistensinya lewat SKT!" "Jadi, UU Ormas ini secara implisit mencurigai warga mengancam negara lewat segala bentuk kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang!" timpal Amir. "Itu jelas lebih buruk dari penjajah yang meski mencurigai setiap kegiatan warga mengancam kekuasaan, tidak mengawasi dengan wajib melaporkan setiap kegiatan dan legalitas yang serumit itu!" 

Why Foreign Aid Is Hurting Africa

• By : DAMBISA MOYO

(See Corrections & Amplification below.)

A month ago I visited Kibera, the largest slum in Africa. This suburb of Nairobi, the capital of Kenya, is home to more than one million people, who eke out a living in an area of about one square mile -- roughly 75% the size of New York's Central Park. It is a sea of aluminum and cardboard shacks that forgotten families call home. The idea of a slum conjures up an image of children playing amidst piles of garbage, with no running water and the rank, rife stench of sewage. Kibera does not disappoint.
What is incredibly disappointing is the fact that just a few yards from Kibera stands the headquarters of the United Nations' agency for human settlements which, with an annual budget of millions of dollars, is mandated to "promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all." Kibera festers in Kenya, a country that has one of the highest ratios of development workers per capita. This is also the country where in 2004, British envoy Sir Edward Clay apologized for underestimating the scale of government corruption and failing to speak out earlier.

Enlarge Image

Getty Images

Kibera, the largest slum in Africa, is home to more than one million Kenyans.

Giving alms to Africa remains one of the biggest ideas of our time -- millions march for it, governments are judged by it, celebrities proselytize the need for it. Calls for more aid to Africa are growing louder, with advocates pushing for doubling the roughly $50 billion of international assistance that already goes to Africa each year.
Yet evidence overwhelmingly demonstrates that aid to Africa has made the poor poorer, and the growth slower. The insidious aid culture has left African countries more debt-laden, more inflation-prone, more vulnerable to the vagaries of the currency markets and more unattractive to higher-quality investment. It's increased the risk of civil conflict and unrest (the fact that over 60% of sub-Saharan Africa's population is under the age of 24 with few economic prospects is a cause for worry). Aid is an unmitigated political, economic and humanitarian disaster.
Few will deny that there is a clear moral imperative for humanitarian and charity-based aid to step in when necessary, such as during the 2004 tsunami in Asia. Nevertheless, it's worth reminding ourselves what emergency and charity-based aid can and cannot do. Aid-supported scholarships have certainly helped send African girls to school (never mind that they won't be able to find a job in their own countries once they have graduated). This kind of aid can provide band-aid solutions to alleviate immediate suffering, but by its very nature cannot be the platform for long-term sustainable growth.
Whatever its strengths and weaknesses, such charity-based aid is relatively small beer when compared to the sea of money that floods Africa each year in government-to-government aid or aid from large development institutions such as the World Bank.
Over the past 60 years at least $1 trillion of development-related aid has been transferred from rich countries to Africa. Yet real per-capita income today is lower than it was in the 1970s, and more than 50% of the population -- over 350 million people -- live on less than a dollar a day, a figure that has nearly doubled in two decades.

Indonesia Penerima Bantuan IDB Terbesar

 
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan Indonesia merupakan negara penerima bantuan Islamic Development Bank (IDB) terbesar bila dibandingkan dengan anggota yang lain. Sejak menjalin kerja sama mulai 1975 untuk pembiayaan pengentasan kemiskinan di negara Islam, bantuan yang dikucurkan IDB terus meningkat.

"Hingga Februari 2013, kerja sama pembiayaan dan investasi IDB grup dengan pemerintah dan swasta mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 30 triliun," kata Agus dalam penandatanganan Host Country Agreement atas pendirian Country Gateaway Office Islamic Development Bank Grup di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013.
Menurut Agus, dari jumlah tersebut, sekitar 54 persen digunakan untuk pembangunan sektor publik. Sisanya, yaitu sebesar 41 persen, dipakai untuk pembiayaan perdagangan internasional dan 5 persen untuk pengembangan sektor swasta.

Untuk bantuan sektor pendidikan dan administrasi publik, Indonesia menempati penerima bantuan terbesar pertama. Sedangkan bantuan sektor pertanian ada di urutan ke dua dan kesehatan ke tiga.

"Sebagai pemilik 2,7 persen modal IDB, Indonesia mendukung berbagai program yang dilaksanakan IDB grup, baik di Tanah Air maupun global, seperti wakaf fund yang digunakan sebagai percepatan pembangunan negara-negara Islam yang berpendapatan rendah," katanya.

Di sisi lain, portofolio IDB di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan portofolio bank pembangunan internasional lainnya yang beroperasi di Tanah Air.

Pada hari ini, IDB menyatakan akan terus membantu sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. IDB pun membuka kantor perwakilan di Indonesia karena melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini didasarkan pada keyakinan ekonomi Indonesia yang akan terus tumbuh.

Karena itu, Agus mendukung berdirinya Country Gateaway Office (CGO) sebagai bentuk nyata reformasi tata kelola yang dilakukan IDB grup. Kehadiran CGO diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dan daya saing dari produk IDB grup. "Kami harap kerja sama antara Indonesia dengan IDB semakin erat," katanya.

AKHIRNYA PILGUB LIMA PASANG

Partai Guram Mendua
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2 Oktober 2013 akan diikuti lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub). Rinciannya, satu pasangan dari jalur perseorangan dan empat pasangan yang didaftarkan gabungan partai politik (parpol).
    Dari jalur perseorangan, yakni mantan Danrem 043/Garuda Hitam Amalsyah Tarmizi dan Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim. Pasangan ini telah mendaftarkan diri pada Senin (24/6) dengan dukungan terverifikasi sebanyak 419.133 kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat.
    Sedangkan dari jalur parpol, keempatnya mendaftar pada hari terakhir kemarin. Mereka adalah pasangan Sekprov Lampung Berlian Tihang dan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri dengan membawa dukungan 25,42 persen suara hasil Pemilu 2009 dari PDIP, PPP, dan PKB, serta lima nonparlemen, yakni Partai Pelopor, PKPI, PPI, PPPI, dan PKBIB.

Tangis Politik Pecah di Radar Lampung

 











Emosional: Cagub PAN Herman H.N. dan istri
 Eva Dwiana menangis saat mendaftar ke KPU Lampung. 
Begitu pun dengan cawagub PDIP Mukhlis Basri yang juga
 menangis dan ditenangkan oleh sang istri, Helwiyati. 
Foto: Radar Lampung

BANDARLAMPUNG – Kebiasaan partai politik (parpol) menggunakan menit-menit terakhir (last minutes) menerbitkan rekomendasi membuat bakal calon gubernur galau. Ini terjadi di PDIP dan Partai Demokrat (PD) pada hari terakhir pendaftaran cagub-cawagub ke KPU Lampung kemarin.
Pasangan Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang dan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, misalnya. Mereka datang ke KPU Lampung sejak pukul 09.00 WIB dengan arak-arakan barongsai dan belasan becak. Pengurus dan simpatisan delapan parpol pun ikut dalam rombongan arak-arakan.
Pasangan dengan akronim Berilmu (Berlian-Mukhlis) ini yakin diusung PDIP. Selain partai banteng, Berlian-Mukhlis juga diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian parpol nonparlemen yang turut mendukung adalah Partai Pelopor, PKPI, PPI, PPPI, dan PKBIB.
Mereka juga telah menyiapkan deklarasi dengan ribuan massa di Lapangan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung. Meskipun datang lebih awal, pendaftaran pasangan ini tidak mulus dan diwarnai drama politik. Penyebabnya, surat keputusan (SK) rekomendasi pasangan ini ternyata belum diterbitkan DPP PDIP.

Herman Mukhlis Selamatkan Berlian

Foto: Radar Lampung

Ketidaksabaran Herman H.N. menantikan SK rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuatnya bermanuver. Rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) pun langsung disambut. Wali kota Bandarlampung ini pun maju lewat perahu PAN berpasangan dengan Zainudin Hasan. Namun, tak lama kemudian, SK PDIP untuknya terbit.
SK Rekomendasi PDIP No. 3954/IN/DPP.VI/2013 itu menunjuk  Herman H.N. berpasangan dengan Mukhlis Basri. Karena terlanjur maju dari PAN, sementara waktu penutupan pendaftaran mendekati menit-menit akhir, Herman H.N. akhirnya menolak.
Kebetulan, Herman H.N. dan Mukhlis sama-sama enggan disandingkan. Kondisi ini justru menguntungkan cagub lainnya, Berlian Tihang.
’’Kalau saja Herman H.N. dan Mukhlis bersanding, sudah pasti Berlian ditinggal. Berlian akan kesulitan mencari pendamping dengan waktu yang begitu mepet. Herman H.N. dan Mukhlis secara tidak langsung menyelamatkannya,’’ tutur sumber Radar Lampung tadi malam.
Sejak awal, Berlian disebut-sebut berpasangan dengan Mukhlis.  ’’Faktanya, DPP PDIP tidak merekomendasikannya.   Kepastian keduanya akhirnya berpasangan karena rekomendasi pertama dicabut,’’ tuturnya.
Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Lampung Dedi Afrizal mengatakan, pencalonan pasangan Berlian-Mukhlis (Berilmu) menunjukkan soliditas partai.