Inilah Tampang Tan Sri Zainuddin Penghina BJ Habibie

Indonesia mengutuk keras sikap mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin yang menyebutkan mantan Presiden BJ Habibie sebagai pengkhianat bangsa.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menyebut tulisan Zainuddin sebagai bentuk penghinaan yang luar biasa.

"Menyebut mantan Presiden Habibie sebagai pengkhianat adalah penghinaan yang luar biasa dan

Koran Malaysia Sebut BJ Habibie sebagai ‘The Dog of Imperialisme”

Sebuah tulisan yang dimuat oleh media massa Malaysia hari ini, dipastikan bakal memperpanas hubungan Malaysia dengan Indonesia.

Mantan presiden B.J Habibie disebut sebagai "The Dog of Imperialisme" dan pengkhianat bangsa Indonesia oleh Tan Sri Zainuddin Maidin dalam kolom rencana di koran Utusan Malaysia. (http://www.utusan.com.my/utusan/Rencana/20121210/re_07/Persamaan-BJ-Habibie-dengan-Anwar-Ibrahim)

Di ujung tulisan, si penulis yang adalah mantan Menteri Penerangan di era Mahathir Mohamad, menyebut "Pada hakikatnya mereka berdua (Habibie dan Anwar Ibrahim) tidak lebih daripada The Dog Of Imperialism".

Tulisan itu awalnya menyinggung kedatangan Habibie di Universiti Selangor

Jika Tidak Minta Maaf, Tempo Akan Dibawa ke Ranah Perdata Print

Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng menegaskan, kalau Tempo tidak meminta maaf atas dimuatnya karikatur wajanya di cover story edisi 17-23 Desember 2013 maka ia akan membawa hal ini keranah perdata. "Besok, Selasa (16/12) saya akan membawa ini ke kode etik dewan pers, mudah-mudahan ada penyelesaian. Kalau tidak, saya akan membawanya ke ranah pidata, " tegas Rizal kepada wartawan, Senin (15/12).

Format permintaan maaf, ujar pria yang akrab disapa celi ini adalah, memasukannya secara utuh dalam satu halaman penuh majalah serta koran-koran terkemuka. "Dikedepannya Tempo juga harus bantu Univesitas Hasanudin, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia untuk membantu profesi kewartawanan," jelasnya.

Sebelumnya pada Cover Story majalah Tempo edisi 17-23 Desember 2013 terlihat wajah Celi bersama dua saudara kandungnya yakni Andi Mallarangeng dan Andi Zulkarnaen Mallarangeng memegang karpet dollar. Dua saudaranya tersebut kerap disebut

Polemik Pilkada Lampung.

Sudah menjadi pembicaraan dan gunjingan masyarakat di Lampung tentang polemik antar Syachruddin Gubernur Lampung dengan KPU Lampung mengenai jadual Pilkada Lampung tahun 2014. Karena tahun 2014 bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga selayaknya pada tahun bersamaan tidak menyelenggarakan Pilkada, karena secara kebetulan jadual Pilkada Lampung dan Kabupaten Lampung utara jatuh pada tahun 2014 tersebut. Nampaknya kedua pihak sepakat tidak menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2014, tetapi dalam waktu bersamaan mereka beda pendapat tentang jadual penggantinya. Syahruddin menginginkan Pilkada diundur hingga tahun 2015, sementara KPU Lampung sebaliknya mengehendaki pemajuan jadual sehingga Pilkada dilaksanakan tahun 2013.

Sepertinya polemik ini tidak lagi dilakukam atas kepentingan rakyat banyak, melainkan ada penonjolan kepentingan pribadi, sepertinya satu pihak tidak rela mengurangi periode kekuasaannya sedikitpun, sementara pihak lain yang akan berakhir masa kerjanya menginginkan Pilkada tahun 2013 ini juga. Lalu begitu beratkah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu.

SATUKAN (kembali) PERBEDAAN DI TULANGBAWANG

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP meminta bupati dan wakil bupati Tulangbawang yang baru dilantik, bersama masyarakat dapat menyatukan perbedaan untuk memajukan pembangunan di kabupaten tersebut.

"Jangan lagi ada perbedaan, karena pasangan Hanan A Razak-Heri Wardoyo terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang periode 2012-2017 merupakan kehendak Tuhan, yang tidak perlu dipermasalahkan lagi," ujar Sjachroedin saat pelantikan kepala daerah terpilih di DPRD Tulangbawang, Senin (17/12).

Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah akan terlaksana baik apabila masyarakat serta pemerintahnya berjalan bersama.

PRINGSEWU: Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Dialihkan

PRINGSEWU (Lampost.co): Badan Anggaran DPRD kabupaten Pringsewu sepakat mengalihkan anggaran pembangunan gedung dewan senilai Rp16,8 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Pringsewu, Suripto, banyak usulan masyarakat melalui hearing dan reses yang belum terealisasi. Sehingga dewan sepakat mengalihkan anggaran tersebut. “Teknis pembagian anggaran menjadi tanggungjawab Dinas PU,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian Konsultan, pembangunan gedung dewan menelan anggaran senilai Rp45,5 miliar lebih. Sehingga, anggaran yang hanya sebesar Rp16,8 miliar lebih baik dipergunakan untuk kepentingan publik.

"Dewan akan mengupayakan mencari investor, agar bisa bekerja sama dengan pemkab Pringsewu untuk membangun Kantor DPRD dengan sistem multi years (tahun jamak). Dengan system tersebut, pihak ketiga bisa membangun dengan dananya sendiri, kemudian pemkab bertanggungjawab membayar setiap tahun anggaran" tukas Suripto

Menurut Suripto, dengan system multi years kualitas bangunan juga bisa dijamin. Karena anggarannya cukup dan bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. (WID/L-4)

BANDAR LAMPUNG: Kepengurusan 18 Parpol Amburadul

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kepengurusan 18 partai politik (parpol) di Bandar Lampung amburadul. Mulai dari sekretariat kantor parpol fiktif hingga struktur pengurus merupakan satu keluarga.

Berdasarkan hasil evaluasi verifikasi susulan 18 parpol oleh KPU Bandar Lampung, Senin (17-12), mayoritas parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Hasil evaluasi, hanya dua parpol yang lengkap, sisanya tidak memenuhi syarat," kata ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri.

Menurut dia, dua partai yang dinyatakan lengkap yaitu Partai Nasional Republik (Nasrep) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Sedangkan 16 partai lainnya harus perbaikan.

Fauzi menambahkan, KPU banyak menemukan kejanggalan saat verifikasi susulan. Diantaranya, partai mencatut alamat kantor pemkot Bandar Lampung, dan mencantumkan alamat kolam renang dan tempat kontrakan kosong.

Ruhut Klaim Anas Jadi Ketum Demokrat Berkat Jasanya

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul tidak terima jika posisinya sebagai Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat dicopot oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Ruhut menganggap, sebagai Ketum Anas sudah lupa diri. Pasalnya, Anas bisa terpilih jadi Ketum saat kongres Partai Demokrat di Bandung, berkat jasanya. "Anas kan jadi ketum karena saya. Kalau saya tidak di kubu Anas ya Andi jadi Ketum," tegas Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Menurut Ruhut, saat dirinya dinyatakan dikeluarkan dari DPP, hal itu membuktikan saat ini sikap Anas sudah kelewatan dan dia yakin akan jadi malapetaka untuk dirinya sendiri. "Tapi aku lihat Anas makin menggali lubang sendiri untuk dirinya," sambungnya.

Partai Islam Sebagai Sebuah Kebutuhan

“Sungguh mengherankan, umat Islam pada masa lampau mampu bersatu padu dan sehati dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun umat Islam hari ini, justru mengisi kemerdekaan dengan perpecahan antar golongan dan konflik kepentingan”



I. Pendahuluan.

Sejak lama para pemimpin Islam di Indonesia berusaha menemukan jalan keluar dari persoalan yang membelit sebagian besar umatnya, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Setelah sekian lama terkungkung oleh kebijakan diskriminatif penjajah, kemerdekaan memang memberi peluang umat Islam untuk mengembangkan diri. Namun sampai lebih dari enam puluh tahun sesudah proklamasi kemerdekaan, citra tentang kemiskinan dan keterbelakangan itu masih juga belum terhapus. Sebagian besar umat Islam Indonesia jauh tertinggal dalam berbagai hal: pendidikan yang rendah, bidang pekerjaan yang secara materil kurang menguntungkan, skor kualitas hidup fisik yang rendah, dan status sosial ekonomi yang juga rendah.

Sejak awal, para pemimpin dan aktivis Muslim itu sadar bahwa perbaikan kondisi yang memprihatinkan itu memerlukan perjuangan politik, yaitu berurusan

Bacaleg PPP Didominasi Perempuan

Radar Lampung - Kamis, 13 Desember 2012

BANDARLAMPUNG – Sebanyak 40 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung datanya dikirimkan ke DPP PPP. Menariknya, dari jumlah tersebut sebagian besar perempuan.

Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hamami Nurdin J.S., mengatakan Ketua DPW PPP Lampung M.C. Iman Santoso sudah bertolak ke Jakarta melaporkan 40 bacaleg tersebut beberapa waktu lalu. Hingga, kemarin sedang proses di DPP dan 40 orang bacaleg ke DPP tersebut untuk pemilihan kursi DPRD Lampung. Nama-nama bacaleg sudah final di tingkat provinsi.

’’Dari 40 orang itu, 10 laki-laki. Sisanya 30 bacaleg perempuan. Hal ini sebagai cara kami mematuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan,’’ tandas dia.

DPW PPP Lampung Jaring Calon Gubernur

LAMPUNG (Pos Kota) – Pemilihan Gubernur Lampung pada 2013 mendatang membuat DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung terus membuka komunikasi politik dengan bakal calon . Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hamami Nurdin di kantor wilayah PPP pada Kamis (20/9).

“Sudah ada yang melamar namun kami tidak mau menyebut secara jelas namanya, yang pasti berasal dari kalangan politisi dan birokrat yang masih menjabat. Penentuan balon harus melewati mekanisme partai, dan survey,” kata Hamami.

Adapaun kader internal sebagai orang nomor 1 di Lampung,

Dasar Hukum Pilkada Lampung 2013 Jelas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Kabupaten Kota se Propinsi Lampung melakukan Audensi dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/12). Berkaitan dengan polemik Pemilihan Gubernur Lampung.

Rombongan yang dipimpin Edwin Hanibal. SH. MH dan Solihin anggota KPU Propinsi Lampung, diterima Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa. BCIP MSI. Di ruang kerjanya.

Edwin Hanibal, SH. MH, dihadapan Ketua Komisi II DPR RI, mengatakan, kesepakatan Rapat koordinasi antara KPU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Lampung, KPU Lampung, DPRD dan Bawaslu Senin (3/13) lalu, yang menghasilkan keputusan diantaranya Pilgub Lampung tidak dilaksanakan pada tahun 2013. Hal ini menurut kami melanggar peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pilkada. Ujar Edwin Hanibal.

Menanggapi laporan tersebut Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa. menyatakan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang melanggar Hukum dan mengintervensi KPU, Komisi II akan segera memanggil Mendagri untuk meminta klarifikasi pertemuan tersebut dan meminta Dirjend OTDA dan Dirjend Kesbangpol Depdagri mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut.
Komisi II DPR RI meminta dan menghimbau seluruh KPU se Lampung,

Pilkada Lampung 2013 Didukung 5 Fraksi DPR

BANDAR LAMPUNG - Sebanyak lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pemajuan jadwal pemilihan gubernur Lampung yaitu di 2013.

"Fraksi Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Hanura telah membubuhkan tanda tangan dukungan. Mereka juga sudah mengirimkan surat ke gubernur, DPRD Lampung, Mendagri dan KPU untuk rapat dengar pendapat," ujar Isnan Subkhi, perwakilan dari kelompok mahasiswa dari Koalisi Pro Demokrasi (KPD), Jumat (14/12/2012).

Hasil Islah : Pilgub Lampung Batal Digelar Tahun 2013

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyatakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung (Pilgub) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013.

"Pemerintah dan KPU Lampung islah antara kedua belah pihak, ke depan duanya akan dapat bekerja sama dan membangun sinergitas dalam penyelenggaraan Pilgub Lampung," kata Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan pada konferensi pers di Hotel Sheraton, Bandarlampung, Senin (3/12).

Rapat penyelesaian waktu pelaksanaan Pilgub Lampung dimediasi Kemendagri dihadiri Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Kesbangpol Achmad Tanribali Lamo, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron.

Ruhut Sitompul Dipecat Demokrat, Apa Alasannya?

Partai Demokrat secara mengejutkan memecat Ruhut Sitompul dari DPP Partai Demokrat. Selain itu Demokrat juga merotasi beberapa kader partai lainnya seperti Andi Nurpati. Ruhut Sitompul yang juga anggota DPR itu sekarang tak lagi menjabat ketua Bidang Komunikasi dan Informatika DPP PD. Diperkirakan pemecatan ruhut sitompul dari Demokrat karena perselisihan dengan Anas Urbaningrum.


Tidak banyak penjelasan dari DPP mengapa Ruhut dicopot dan mengapa baru sekarang, jelang pelaksanaan Silaturahmi Nasional Demokat, 14-15 Desember 2012, yang merupakan rangkaian HUT partai pemenang pemilu tersebut.

DPP Demokrat hanya menjelaskan bahwa pencopotan Ruhut demi "penyegaran" menyongsong Pemilu 2012.