Polemik Pilkada Lampung.

Sudah menjadi pembicaraan dan gunjingan masyarakat di Lampung tentang polemik antar Syachruddin Gubernur Lampung dengan KPU Lampung mengenai jadual Pilkada Lampung tahun 2014. Karena tahun 2014 bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga selayaknya pada tahun bersamaan tidak menyelenggarakan Pilkada, karena secara kebetulan jadual Pilkada Lampung dan Kabupaten Lampung utara jatuh pada tahun 2014 tersebut. Nampaknya kedua pihak sepakat tidak menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2014, tetapi dalam waktu bersamaan mereka beda pendapat tentang jadual penggantinya. Syahruddin menginginkan Pilkada diundur hingga tahun 2015, sementara KPU Lampung sebaliknya mengehendaki pemajuan jadual sehingga Pilkada dilaksanakan tahun 2013.

Sepertinya polemik ini tidak lagi dilakukam atas kepentingan rakyat banyak, melainkan ada penonjolan kepentingan pribadi, sepertinya satu pihak tidak rela mengurangi periode kekuasaannya sedikitpun, sementara pihak lain yang akan berakhir masa kerjanya menginginkan Pilkada tahun 2013 ini juga. Lalu begitu beratkah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu. nampaknya itulah yang yang terjadi, sehingga keduanya sulit berkompromi, keduanya lebih memilih berseteru, saling mengancam dan saling menjebak. Pihak pihak ketiga sengaja dilibat libatkan asalkan mendukung keinginan dan ambisinya masing masing.

Lama kelamaan masyarakat semakin tak bersimpati lagi dengan alasan alasan yang dikemukakan, karena semakin berdalih masyarakatpun semakin mencium aroma kepentingan pribadi yang menonjol, sepertinya apa yang dikemukakan sangat mendukung ambisi masing masing seperti ada keuntungan besar yang bakal didapatkannya.

Kita berharap para pihak berkenan mengevaluasi diri, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama, kepentingan daerah secara keseluruhan. Mengapa ini tidak dijadikan kesempatan untuk memperbaiki nama dan menjalin simpati masyarakat atas berbagai kejengkelan masyarakat kepada para pejabat dan petugas yang pada umumnya telah membuat berbagai kesalahan yang membuat masyarakat kurang bersimpati. Tidakkah ingin para pihak memperbaiki nama dan hubungannya dengan masyarakat diakhir masa jabatan masing masing.

Memang pada umumnya masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang gampang memaafkan kesalahan para pejabat dan petugas yang memiliki kekuasaan besar. masyarakat gampang melupakan apapun kesalahan itu. Tetapi janganlah kita lupa bila kemarahan masyarakat telah memuncak, ingatlah kejatuhan Presiden Suharto dari kursi kekuasaannya juga disebabkan juga antara lain disebabkan kemarahan masyarakat. Banyak sudah tindakan anrkis masyarakat dapat tersulut manakala kemarahan memauncak, tampa perlu dipanas panasi dengan berbagai issue issue bohong. dan hal ini tentu saja kita semua tidak ada yang menghendakinya.

Yang paling penting sekarang diminta kepada para pihak untuk dapat duduk bersama, berbicaralah, berpendapatlah untuk kepentingan daerah, untuik kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi yang selalu dikemukakan seperti selama ini terjadi.