Begini Arahan Resmi SBY Soal Kebocoran Draf Sprindik Anas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha memberikan keterangan pers yang merupakan arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya akan menyampaikan pernyataan pers sebagaimana arahan dari Bapak Presiden terkait dengan kebocoran dokumen KPK, ada beberapa poin,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (13/2).

Adapun poin keterangan tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Presiden telah mendengar pemberitaan di media, utamanya Harian Seputar Indonesia “Sindo”, dengan judul yang bombastis, yang menuduh seorang staf di Istana membocorkan “yang disebut sprindik” a.n saudara Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius

2. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, serta demi terjaganya nama baik lembaga kepresidenan

SBY Geram Istana Dituding Bocorkan Sprindik Anas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY dilaporkan tidak nyaman dengan beredarnya isu sprindik soal status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dibocorkan pihak lingkaran istana.

“Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius,” kata Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha sambil membacakan pernyataan resmi SBY, Rabu (13/2).

Julian mengatakan, Presiden SBY berharap KPK melakukan

Adnan Pandu Akui Draf Sprindik Anas Asli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengakui kalau surat perintah dimulainya penyidikan atas nama Anas Urbaningrum yang telah beredar asli. Diakuinya, itu memang dokumen resmi milik KPK.

"Kalau itu dokumen asli. Tapi masalahnya kan yang di luar," kata Adnan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (13/2).

Ia juga mengakui telah menandatangani naskah sprindik atas nama Ketua Umum Partai Demokrat tersebut pada Kamis (7/2) malam. Draf sprindik itu ada di meja kerjanya dan ia langsung menandatanganinya karena menganggap sudah ada gelar perkara yang dihadiri seluruh pimpinan.

Namun ternyata pada Jumat

Pakta Integritas SBY Langkah Keliru Selamatkan Demokrat

RMOL. Selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai salah dalam mengurus kisruh di tubuh partainya. SBY mestinya lebih fokus bekerja mengurus rakyat yang dapat dengan sendirinya berdampak pada elektabilitas Partai Demokrat di mata publik.

"Kalau Demokrat menyelamatkan rakyat, dia baru bisa selamat. Jadi, jangan selamatkan Demokrat tetapi selamatkan dulu rakyat," kata Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Musni Umar usai menemui Anas Urbaningrum di kediamannya, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit Jakarta, Selasa (12/2).

Musni menjelaskan, dengan berfokus menyelamatkan rakyat, nantinya elektabilitas Partai Demokrat akan meningkat secara otomatis karena rakyat melihat kerja keras dari partai penguasa itu. Ketimbang para elit partai, termasuk juga SBY hanya terlihat sibuk mengurus partainya.

Menurut Musni, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum cuma tersenyum saat dia menyampaikan saran tersebut. Anas, katanya, enggan mengomentari lebih jauh masukan-masukan itu.

Dia menambahkan, penandatanganan pakta integritas yang ,!--more--> seyogyanya sebagai langkah penyelamatan d

an konsolidasi Partai Demokrat merupakan sebuah kesalahan dalam menangani konflik di tubuh partai.

"Ini merupakan kesalahan berpikir yang seharusnya diluruskan. Harusnya pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi yang membelit rakyat, seperti tingginya harga sembako. Seharusnya yang dipikirkan rakyat karena rakyat bawah itu banyak yang susah," jelas kolega Anas Urbaningrum itu.

"Kalau menyelamatkan rakyat, secara otomatis rakyat akan mendukung Demokrat. Keadaan seperti sekarang ini justru merugikan Demokrat. Ini yang harus diselesaikan," demikian Musni.[dem]

[Buku] Jejak Ulama Membangun Indonesia

Data buku

Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia
Jajat Burhanudin
Mizan, Juni 2012
xii+ 482 hlm.

ULAMA memiliki peran penting dalam sejarah Islam Indonesia. Bermula dari pesantren dan madrasah, ulama kemudian tampil sebagai satu kekuatan sosial-politik yang ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Suatu peran strategis seperti yang pernah diembannya saat menjadi elite kerajaan di Nusantara prakolonial, ulama menjadi rujukan penguasa terkait kebijakan negara.

Peran penting ulama dapat ditelusuri pada pola islamisasi di Nusantara, yang berlangsung dengan perkembangannya di bidang ekonomi dan

Bawaslu: Belum Ada Aturan Soal Dana Kampanye Caleg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anggota Bawaslu Lampung Bidang Divisi Hukum dan Penindakan Fatikahtul Khoriyah mengakui dana kampanye yang tidak dilaporkan memang sulit untuk diawasi.

"Sangat sulit mengawasi dana kampanye yang tidak dilaporkan, untuk itu kami sudah menggagas dan dalam tahap rencana kerja, untuk menggandeng NGO dalam pengawasannya," ujar Khoir kepada Tribun, Jumat (7/2/2013).

Tapi, menurut dia, sampai saat ini regulasi soal dana kampanye hanya mengatur dana kampanye parpol, belum ada aturan yang mengatur dana kampanye caleg.

Ia mengatakan, pengawasan dana kampanye tidaklah mudah seperti melakukan pengawasan yang tampak. Untuk itu perlu terobosan dan payung hukum lebih dalam mengatur dana kampanye parpol dan para calegnya.(romi-rinando)

(Buku) Politik ...

Judul : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt

Penulis : Agus Sudibyo

Penerbit : Marjin Kiri, Tangerang

Cetak : 2012

Tebal : xxvi + 240 halaman

POLITIK menjelma kata berbusa makna saat digunakan oleh berbagai pihak dengan perbedaan referensi. Kata ini laris tapi rawan mengalami pendangkalan jika sekadar ditempatkan di ranah kekuasaan, birokrasi, negara, konstitusi. Politik memang mengesankan mekanisme penguasaan dan perintah. Pemahaman baku atas politik menjadi basis kehidupan kolektif untuk pengaturan dan peran. Politik juga mengandung ironi atas kekalahan dan kepatuhan. Politik mirip ?kamus? bertaburan klaim-klaim paradoks dan kontradiktif.

Politik bisa suci dan kotor. Politik dalam