Banyak Sudah Ketua Partai Islam Ditangkap Tapi bukan Perkara mencuri, Selain ILH.

Prahara PKS Prahara Politik ILC 5 Februari 2013

MARS PEMILIHAN UMUM

UJI NYALI KPU

PEMILIHAN gubernur ialah rezim Komisi Pemilihan Umum, bukan rezim pemerintah. Artinya, pemerintah tidak punya kuasa atas pilgub.

Penyelenggara tunggal pilgub ada di tangan KPU dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Tugas pemerintah bersama legislatif sebatas menyiapkan anggaran pilgub. Dengan demikian, apabila pemerintah menetapkan jadwal pilgub di suatu daerah, itu artinya eksekutif mengambil alih secara paksa kewenangan KPU alias kudeta.

KPU Lampung sudah menetapkan pilgub digelar 2 Oktober. Akan tetapi, secara sepihak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pilgub Lampung dilaksanakan bersamaan pemilu legislatif pada 2014. Pada tahap ini, Kemendagri telah mengambil alih kewenangan KPU Lampung.

Bisakah pilgub ditunda dengan alasan daerah tidak punya uang? Undang-undang menyebutkan penundaan dilakukan jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya.

KPU TUDING ADA SKENARIO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menolak hasil rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin. KPU menduga rapat itu merupakan skenario seperti pertemuan di Hotel Sheraton pada Desember 2012 yang tidak ada solusi karena ada niat menggagalkan Pemilihan Gubernur 2013.
’’Kalau mereka punya niat baik, direvisi saja rencana (anggaran) pendapatan dari tanah Waydadi, ambil program-program satker yang belum jalan, kemudian sisihkan sebagian untuk pilgub. Lalu membahas anggaran perubahan secepatnya. Sehingga akhir September, dana apbd perubahan bisa direalisasikan. Semua kebijakan ada di eksekutif, gubernur,” kata Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal kemarin.
Dia melanjutkan, pilgub tidak bisa dibarengkan pemilu legislatif (pileg) seperti hasil rapat kemarin. Konsekuensinya, kpu mengubah semua tahapan. Sementara, jadwal tahapan sudah berjalan seluruhnya. Panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) telah terbentuk, pendaftaran calon sudah berjalan, serta pendataan pemilih sedang berlangsung.

PILGUB DITUNDA 2014

Opsi Terakhir Rakor KPU dan Kemendagri
 

JAKARTA – Tarik-ulur anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung memasuki babak baru. Yang paling memungkinkan, pelaksanaan tidak digelar 2 Oktober 2013. Tetapi mundur dan berbarengan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
    Ini merupakan opsi terakhir yang muncul dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (18/7).
    ’’Kesimpulan rakor ini bukanlah keputusan akhir. Lebih tepatnya, ini menjadi opsi terakhir untuk pelaksanaan Pilgub Lampung. Bila tahapan pilgub dibarengkan tahapan pileg juga akan semakin meminimalisasi anggaran,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan usai rakor kepada Radar Lampung kemarin.
    Djo –sapaan akrabnya– menambahkan, sangat kecil kemungkinan Pilgub Lampung bisa digelar 2 Oktober 2013. Defisit anggaran yang mencapai Rp361,6 miliar dan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang menyisakan Rp24 miliar semakin memperburuk situasi.

Yogyakarta Bersholawat Habib Syech saat Harlah HUT PPP

PPP di survey 4,3%, Suryadharma Ali Tak Percaya

PPP di Survei 4,3%, Suryadharma Ali Tak Percaya

VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, Selasa 16 Juli 2013 berharap, hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) dapat memicu kinerja caleg-caleg partainya baik yang di DPR maupun di DPRD. Namun, menurut Suryadharma, dirinya tak mau serta merta mempercayai hasil survei tersebut. Sebab, pada pemilu 2009, hasil perolehan suara PPP jauh melampaui hasil survei.
Pengalaman PPP, pada pemilu sebelumnya, tidak ada satupun lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya di atas 2 persen, bahwa partai-partai yang berbasis agama, sudah tidak mendapat tempat lagi di pemilih, maka basis agama akan lenyap. "Tapi PPP memperoleh suara, melebihi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei," kata Suryadharma di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Dari pengalaman itu, kata Suryadharma, survei tidak bisa menjadi patokan perolehan suara. Sebab, respons terhadap masyarakat dalam sebuah partai bisa berubah-ubah.