Setelah anda memilih PPP sebagai kendaraan politik, maka sejumlah resiko harus anda pahami, apalagi setelah dicanangkian bahwa PPP sebagai Partai Politik yang masih tetap berasaskan Islam dan PPP memantapkan diri sebagai Rumah Besar Ummat Islam.Memang masih ada PAN, PKB dan PKS yang secara historis bersentuhan dengan Islam, namun kini ketiga partai itu telah menyatakan sebagai partai terbuka, bagi siapa saja dan untuk menjadi apa saja di partai itu, sesuai dengan AD dan ART nya masing masing.
Memang banyak pihak menuduh bahwa sikap kekeh PPP untuk tetap berazaskan Islam adalah tindakan yang tidak populer, tetapi karena partai ini adalah amanah sebagai warisan dari beberapa organisasi politik yang berazaskan Islam yaitu NU, Parmusi, Perti dan PSII, maka sudah barang tentu amanah dari warisan ini harus kita pelihara.
Namun tentu saja sikap seperti ini bukanlah sikap yang membabi buta berdasarkan pertimbangan yang emosional, melainkan disertai keyakinan yang mendalam akan kesempurnaan Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari yang Maha Benar Kita harus memiliki keyakinan bahwa berpolitik di jalan Allah itu ada dan harus kita tegakkan, bahwa ma'rifatullah, ma'rifaturrasul serta ma,rifatul insan itu dapat dan harus juga ditegakkan melalui dunia politik. Dengan demikian kendaraan politik juga sejatinya digunakan untuk dakwah dan membangun ummat dan bangsa ini. Berpolitik melalui PPP hendaknya byukanlah sekedar mengejar pendapatan kursi, apalagi didapat dengan menghalalkan segala cara. Kejarlah kursi untuk kepentingan politik secara islami, dan berpolitiklah juga secara islami pila. Dan mulailah itu dari kader.
Bila kita berpolitik sekedar mengejar kursi, lalu manakala kursi yang kita capai cukup signivikan, lalu partai kita memiliki nilai tawar yang tinggi, lalu pihak lain mengajak kerjasama secara fragmatis dan slaling menguntungkan untuk partai dan para politisi. dan itu yang banyak dilakukan dunia politik Indonesia akhir akhir ini. Maka ketahui;lah bahwa itu semua adalah merupakan aktivitas penggalian dan pendalaman jurang yang memprosokkan bangsa ini.
Sudah cukup lama ummat ingin meninggalkan partisipasinya dalam bidang politik, kepada partai yang selama ini didukungnya. Lihat saja jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kada di Jabar dan Sumut, hanya berapa persen yang berpartisipasi. sehingga penyelenggara tidak lagi menyanggupi memberikan batasan minimal partisipasi masyarakat sebagai prasyarat syahnya Pilkada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah nuak melihat prilaku para politisi dan perpolitikan di Indonesia. Keterlibatan para petinggi partai dalam tindak korupsi menunjukkan betapa sebenarnya para politisi tidak terlalu berpihak kepada ummat, mereka berpolitik secara fragmatis dan keuntungan sesaat baik untuk partai maupun untuk pribadi dan kelompoknya.
Ummat merasa telah lama tak disapa oleh partai yang didukungnya. Para politisi hendaknya sangat memahami masalah ini. Ada kesalahan besar yang telah dilakukan bersama sama antara politisi dengan ummat pada umumnya, politisi di satu pihak setelah partainya lama tak melakukan kaderisasi, tak lagi memiliki kader yang handal, maka satu satunya hubungan yang mudah dihidupkan adalah dilakukannya politik uang, ummat mulai dimanjakan dengan uang, dan mulai pula terbiasa dengan sikap yang fragmatis. dan inilah awal malapetaka itu.
para politisi tak lagi merasa mewakili ummat yang mendukungnya, karena Ia merasa bahwa segala sesuatunya telah dibayarnya secara tunai, sejunlah uang telah dihamburkannya untuk mengejar sebuah kursi. dan bahkan tugas utamanya adalah mengembalikan sejumlah uang yang sejatinya sangat banyak sebagai resiko politik yang dilakukannya. Akhirnya rakyat jua yang dirugikan, karena dalam upaya mengembalikan modal itu pada umumnya terjadi lagi konspirasi untuk menyelewengkan sejumlah dana dan berbagi deengan pihak lainnya lagi, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan uang rakyat itu menjadi berlipat ganda, dan apatah lagi bila itu bukan hanya sekedar mengembalikan modal, melainkan keuntyungan.
Setidaknya kita harus berfikir bagaimana upaya memutus mata rantai kesalahan demi kesalahan yang sambung menyambung ini. Semula kita berharap pihak penegak hukum yang mampu memutus jalan keliru ini, tetapi hingga kini nampaknya masih belum menjanjikan apa apa, untuk tidak dikatakan bertambah parah. Kita berharap akan terjadi kerjasama antara politisi dan ummat guna bersama sama mencegah hal ini berkembang lebih parah lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar