Nasib SKK Migas Setelah KPK Tetapkan Rudi Jadi Tersangka

VIVAnews – Menjelang tengah malam, Selasa 13 Agustus 2013, pukul 22.30 WIB, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengeluarkan mobil dari kediaman di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan. Ia hendak pergi. Namun belum sampai pintu gerbang selesai ia tutup, beberapa orang menyetop mobilnya. Mereka penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rudi pun batal pergi. Bersama 10 orang penyidik KPK, ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Di rumah Rudi ada orang dekatnya, Ardi. Hari sudah berganti, Rabu 14 Agustus 2013 pukul 01.00 dini hari, ketika Rudi dan Ardi akhirnya dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa terkait dugaan suap total sekitar US$700 ribu.

KPK Tangkap Rudi Rubiandini,

 JERO WACIK DIAM DIAM TEMUI SBY

Rumah Kepala SKK Migas yang sepanjang siang itu sepi mendadak ramai. 

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik terkait penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam, 13 Agustus 2013. Kedatangan Jero ke kantor presiden di Kompleks Istana Negara, Rabu 14 Agustus 2013, tidak diketahui oleh media.

Media justru tahu Jero Wacik sudah menghadap Presiden SBY melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta yang mengaku baru menyelesaikan rapat terkait pidato kepresidenan ini mengatakan, Presiden SBY langsung memberikan instruksi usai menerima laporan Jero Wacik, 

"Sesuai dengan perpres yang ada itu, ya apabila ketua SKK Migas berhalangan tetap, maka wakil itu harus melaksanakan tugas-tugas. Karena SKK migas tidak boleh berhenti, karena menyangkut investasi yang besar," ujar Hatta di Istana Negara.

Hatta menambahkan, sesuai aturan yang ada, wakil kepala SKK Migas akan bertugas sampai kepala SKK Migas definitif terpilih. Selain hal itu, Hatta mengaku tidak mengetahui substansi laporan menteri ESDM lainnya. Khususnya terkait dugaan suap yang menjadi alasan penangkapan Rudi Rubiandini.

"Yang melapor langsung tadi Pak Menteri ESDM, saya tadi lagi rapat dengan Pak Sudi menuntaskan dua pidato presiden, pidato kenegaraan dan RAPBN," ujarnya. (umi)

Terkait kabar penangkapan Rudi, Hatta pun mengaku terkejut. Namun, ia enggan berandai-andai mengenai kemungkinan yang ada.

Diketahui beberapa menteri masih melakukan rapat di dalam kantor presiden. Namun, tak seperti biasanya, mereka keluar melalui pintu keluar yang berbeda-beda seolah tidak ingin diketahui oleh pewarta.

KUALITAS PEMILU DAN MASA DEPAN BANGSA

Sebagai sebuah negara-bangsa, kita sudah punya pengalaman 10 kali dalam menyelenggarakan pemilu. Mulai dari pemilu pertama di tahun 1955, selanjutnya berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan terakhir di 2009 lalu. Dalam penyelenggaraan pemilu tersebut juga sudah berbagai sistem dan manajemen penyelenggaran pemilu telah kita coba praktikkan. Mulai dari sisitem multipartai di era 1955, dwipartai plus golkar di era orde baru, hingga kembali pada sistem multipartai di era reformasi ini. Begitu pula dalam manajemen penyelenggaraannya yang juga cukup bervariasi, seperti pada pemilu 1955 yang berbentuk PPI (Panitia Pemilihan Indonesia), era Orde Baru yang mengambil format LPU (Lembaga Pemilihan Umum), hingga di era reformasi yang mengambil bentuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang berkedudukan tetap, mandiri dan bersifat nasional serta dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 22E.

Semua pengalaman tersebut tentunya sudah harus membuat kita semakin matang dalam berdemokrasi sehingga cita-cita untuk menjadi bangsa yang sejahtera lahir dan batin akan tercapai. Namun bagaikan pungguk merindukan bulan, dari tahun ke tahun, dan dari periode ke periode pemilu, kita belum juga sampai pada sebuah zaman kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepuluh kali menyelenggarakan pemilu seolah sekadar menjadi rutinitas lima tahunan yang kurang berdampak secara signifikan bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Bahkan pemilu sebagai sebuah instrumen regenerasi pemimpin bangsa justru tidak terwujud dengan baik. Dan sebaliknya pemilu kerap dijadikan sebagai alat mempertahankan kekuasaan para tokoh-tokoh lama. Di sinilah kemudian pemilu terjebak menjadi semacam festival demokrasi yang terasa gaduh menjelang pelaksanaannya namun mendadak sunyi senyap begitu usai acara.

9 PERJUANGAN PPP

MENGAPA WARGA INGIN PILKADA SEGERA DILAKSANAKAN

Pulang kampung dalam merayakan Idul Fitri kali ini sangatlah menyenangkan, aku mendapatkan kekayaan batin yang teramat besarnya, karena jumpa dengan sanak famili yang tinggal benar benar di kaki bukit yang terjangkau kendaraan bermotor roda dua pun tidak. Banyak hal ditanyakannya kepadaku aku berusaha menjawabnya pertanyaannya, walaupun nampak di raut wajahnya banyak hal yang Ia tak sependapat atau Ia tak menyukai jawabanku. Justeru sebaliknya aku yang dikuliahinya, atau setidaknya Ia memperingatkan aku terutama tentang prilaku yang diharapkannya kepada para pejabat dan orang orang kaya lainnya.
Dengan wajah yang berbinar binar Ia ingin menyampaikan terima kasihnya kepada salah seorang Calon Gubernur Lampung, yang sangat berjasa kepada keluarganya dalam menyelamatkan muka keluarga. Calon Gubernur yang satu ini sama sekali belum dikenalnya, bahkan nama dan gambarnya baru Ia terima bersamaan dengan datangnya kiriman sembako dari sang calon Gubernur. Ia pun bersujud dan berkali kali mengucapkan alhamdulillah, serta memohon kepada Allah agar sang tokoh ini benar benar terpilih sebagai Gubernur.

Din: Relokasi Warga Syiah di Sampang Bukan Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap rekonsiliasi di Sampang, Madura, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Din berharap tidak ada keputusan relokasi bagi warga Syiah di Sampang nantinya.
"Pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Timur harus sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi. Relokasi bukan solusi. Jangan sampai terjadi di republik ini seseorang atau kelompok masyarakat terusir dari kampung halamannya sendiri tanpa keinginannya atau dengan keterpaksaan," kata Din di Jakarta, Sabtu (10/8/2013).
Hal itu dikatakan Din ketika dimintai tanggapan proses rekonsiliasi pascasatu tahun penyerangan kelompok Syiah di Sampang. Tim rekonsiliasi terdiri dari berbagai pihak dengan dipimpin Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la.
Din mengatakan, jika hasil rekonsiliasi warga Syiah mesti direlokasi, maka hal itu akan menjadi preseden buruk. Nantinya, kata dia, hal sama akan terulang lagi di daerah lain sehingga terjadi saling mengusir di negeri ini.
Din menambahkan, semestinya rekonsiliasi dilakukan tak lama setelah konflik pertama terjadi sehingga tidak berlarut-larut. Meski demikian, Din tetap menghargai upaya tersebut dan belum terlambat dilakukan saat ini. Din ingin para ulama setempat yang dekat dengan kelompok berkonflik benar-benar mendukung rekonsiliasi.

Bisa Saja Capres Jokowi, Cawapres Suryadharma Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, partainya akan memutuskan calon presiden dan wakil presiden setelah lolos Pemilu Legislatif 2014. Namun, PPP saat ini sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh, terutama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut Suryadharma, bukan tak mungkin akan terjadi koalisi PDI-P dan PPP seperti pada Pemilu 2004. Saat itu, koalisi mengusung pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz.

Ia mengungkapkan, jika takdir Tuhan, bisa saja dirinya menjadi cawapres bersama Jokowi sebagai capres.

"PPP cermati semua tokoh-tokoh itu. Utamanya Jokowi. Kalau Allah menakdirkan, tidak ada kata lain kecuali iya," ujar Suryadharma seusai acara pembekalan caleg PPP di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

PPP juga terbuka untuk koalisi dengan Demokrat, Golkar, Gerindra, dan partai lainnya. Namun, menurutnya, soal koalisi, apalagi duet capres-cawapres, masih terlalu jauh untuk dibicarakan. Pembicaraan tersebut lebih tepat dilakukan setelah Pemilu Legislatif. PPP sendiri berharap mendapat suara lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

"Kalau saya lihat, saat ini masalah capres kondisinya masih sangat mentah. Karenanya, masih sangat terlalu dini apabila kita tentukan koalisi dengan siapa atau mendukung siapa. Nanti kita lihat saat selesai penghitungan suara pileg," terangnya.

Nama Jokowi saat ini masuk dalam setiap survei capres 2014. Pada survei yang telah dirilis sejumlah lembaga, elektabilitas Jokowi selalu menempati urutan pertama. Namun, PDI-P belum berniat mengusung Jokowi menjadi capres. Jokowi diminta fokus untuk membenahi DKI Jakarta.