Kamis, 20 Juni 2013

PPP REKOMENDASIKAN BERLIANG TIHANG SEBAGAI CAGUB

PDIP tes Tujuh Cagub




BANDARLAMPUNG – Satu per satu, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang akhirnya bisa mengumpulkan tiket untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2 Oktober 2013. Sebelumnya, Berlian mengklaim mendapatkan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
    Bahkan, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) juga disebut-sebut turut mengusung Berlian. Nah kemarin (19/6), Berlian mendapatkan rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia berhasil menyisihkan dua ketua partai di Lampung. Yakni Ketua Partai Golkar M. Alzier Dianis Thabranie dan Ketua Partai Demokrat M. Ridho Ficardo.
Bahkan, Ketua DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) juga memberikan bonus kepada Berlian. Selain memberikan surat keputusan (SK) penetapan bakal calon gubernur bernomor 0952/kpts/dpp/vi/2013, SDA juga menjanjikan rekomendasi serupa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Berlian.
’’Alhamdulillah. PKB juga melalui ketua wilayahnya (Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainuddin). Saya juga lagi berusa kalau bisa dapat Partai Demokrat dan Partai Golkar. Selain itu, saya juga berharap Partai Hanura dan PAN kalau memang mau merekomendasi saya,” kata Berlian ketika dihubungi Radar Lampung melalui telepon genggamnya kemarin petang.
Jadi, sementara ini Berlian sudah mengantongi 13,76 persen suara parpol dari persyaratan pencalonan 15 persen. Jika PPP, PKB, PKPB, PKPI, dan PKNU bersatu, artinya Berlian cukup menggenapi 1,24 persen suara sah parpol hasil Pemilu 2009 di Lampung. Jika hanya ingin bermain aman, ia bisa menggandeng beberapa parpol gurem lainnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP Lampung M.C. Iman Santoso menceritakan proses rekomendasi partainya kepada Berlian. Menurut Wiwik –sapaan Iman Santoso, Senin (17/6) malam, Berlian bertemu SDA didampingi Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa.
’’Kemudian hari Selasa (18/6) pagi, saya dipanggil ketua umum. Sebenarnya saya dipanggil hari Minggu (16/6), tetapi tidak jadi karena sepertinya beliau sibuk. Saat bertemu hari Selasa, saya diberi tahu kalau Berlian sudah bertemu ketua umum di rumahnya,” terang Wiwik.
Namun pada Selasa, SDA belum memberitahukan siapa yang direkomendasi karena masih berkomunikasi politik dengan pengurus pusat partai lain. Diakui Wiwik, SDA sudah memastikan akan berkoalisi dengan PKB. ’’Ketua umum sudah melakukan komunikasi dengan partai lain. Pkb kabarnya. Dia yakin perahu Berlian cukup untuk maju,” katanya.
Wiwik melanjutkan, baru pukul 06.00 WIB kemarin (19/6), SDA meneleponnya dan memberi tahu bahwa dpp ppp memutuskan untuk mengusung Berlian Tihang. Wiwik menerima SK tersebut pukul 17.00 WIB.
’’SK itu tertanggal 15 Juni. Jadi mungkin dpp membuat konsep tiga surat untuk masing-masing peserta. Karena memang agendanya rekomendasi pada tanggal 15 Juni,” ujarnya seraya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Berlian terkait rekomendasi ini.
’’Saya belum ketemu. Tadi (kemarin) dia kan fit and proper test di DPP PDIP. Tadi saya telepon beliau, dia bilang terima kasih,” kata Wiwik.
    Terpisah, Musa Zainuddin belum bisa dikonfirmasi hingga tadi malam. Sedangkan Sekretaris DPW PKB Lampung Okta Rijaya tidak mau berkomentar soal rekomendasi untuk Berlian. ’’Bang Musa saja yang statement resmi sesuai mekanisme. Besok (hari ini) insya Allah ada konferensi pers,” kata Okta.
    Di bagian lain, tujuh calon gubernur Lampung yang memperebutkan perahu moncong putih menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (19/6).
    Mereka adalah Wagub Lampung Joko Umar Said, Sekprov Berlian Tihang, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., Bupati Lambar Mukhlis Basri, anggota DPR RI Ferdinand Sampoerna Jaya, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Rido Ficardo, dan Heri Prambono.
    Kedatangan kali ini tak lain untuk memenuhi undangan DPP PDIP dalam rangka fit and proper test kandidat calon yang akan diusung PDIP pada Pilgub Lampung. Pengujian pun berlangsung tertutup, dimulai pukul 11.00 WIB, dan wartawan Radar Lampung tidak dipekenankan masuk untuk melihat langsung suasana tes tersebut. Wartawan koran ini hanya diperbolehkan menunggu di lobi gedung DPP.
    Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, tim penguji fit and proper test itu adalah Ketua DPP Bambang Wuryanto, Sidarto Danusubroto, I Made Urip, Ahmad Basara, Idam Samawi, Hamka Hag, Enriko Sutarduga, dan Ferdi Gunsal. Prosesnya, para kandidat calon gubernur lampung itu dites satu per satu di sebuah ruangan yang telah disediakan DPP.
    Sekitar pukul 12.00 WIB, Joko Umar Said keluar dari dalam gedung DPP. Dia mendapat kesempatan pertama untuk menjalani fit and proper test. Namun, dia itu tidak mau berkomentar ketika ditanya koran ini saat ditemui di area parkiran gedung DPP usai tes tersebut.
    Lalu pukul 13.00 giliran Berlian Tihang keluar dari gedung DPP. Pada intinya, dia mengutamakan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung  melalui perahu PDIP karena merasa satu hati nurani, mengingat partai merah tersebut identik dengan partai wong cilik.
    ’’Saya juga orang cilik dan akan berusaha semaksimal mungkin menyejahterakan masyarakat menengah ke bawah. Saya bukan mengejar harta, tetapi ingin menyejahterahkan masyarakat Lampung dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.
    Dalam pemaparan visi-misinya juga, Berlian mengaku di hadapan tim penguji sebagai pengagum Soekarno alias Bung Karno yang merupakan proklamator bangsa Indonesia. ’’Saya juga sangat mengagumi Ibu Ketum Megawati karena beliau sedikit bicara, banyak bekerja,” ucapnya.
    Setengah jam kemudian, anggota Komisi VI DPR RI Ferdinand Sampoerna Jaya keluar dari dalam gedung DPP. Dalam pemaparanya, dia lebih kepada peningkatan ekonomi berbasis komunitas di Lampung, mengingat banyaknya usaha kecil di provinsi ini yang berpotensi memajukan perekonomian masyarakat.
    Ferdinand yang juga digadang-gadang mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura untuk maju di Pilgub Lampung menyatakan antara partainya dan PDIP memiliki kesamaan, yakni partai nasionalis. Karena itulah dia memilih untuk mendaftarkan diri ke PDIP.
    ’’Hanura memang harus berkoalisi dan yang sama-sama nasionalis adalah PDIP. Saya juga katakan bahwa saya mendaftarkan diri juga ke Demokrat dan PAN. Tetapi, saya cenderung ke PDIP,” bebernya.
    Ferdinad mengaku terkesan ketika ditanya tim penguji soal kesiapannya untuk dijadikan sebagai wakil gubernur dari PDIP. Mendapat pertanyaan itu, Ferdinand mengaku belum bisa memberikan jawaban tegas.
     ’’Bila ditempatkan di nomor dua, harus dipertimbangkan lagi. Bukannya saya tidak menyanggupi, karena saya kan harus minta izin pada Ketum (Wiranto). Bagaimanapun, saya harus laporan dahulu sama beliau,” jelasnya.
    Sekitar pukul 14.00, giliran Herman H.N. yang keluar dari dalam gedung. Saat fit and proper test, Herman H.N. mengaku ditanya soal visi-misi, bagaimana misalnya terpilih sebagai calon gubernur yang diusung PDIP, dan bagaimana untuk pemenangan. ’’Ya selaku kader, saya cerita apa adanya saja. Saya siap memenangkan PDIP di Pilgub Lampung dengan semaksimal mungkin,” ujarnya.
    Bahkan, Herman H.N. mengaku sudah menyiapkan koalisi partai untuk memenuhi jumlah kursi PDIP. Dia menyadari PDIP harus berkoalisi dengan partai lain untuk Pilgub Lanmpung. Sayangnya, dia tidak menyebut partai yang akan dijadikan koalisinya itu. ’’Sudah punya partai-partai yang disiapkan. Partai apa ? Ada lah. Itu  sudah masuk dalam rencana saya untuk mencari koalisi,” ujarnya.
    Untuk pemilihan wakil sendiri, Herman H.N. menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. ’’Langkah berikutnya, saya akan turun ke bawah dan sosialisasi ke masyarakat. Tujuan saya mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung kan untuk menerima keluhan masyarakat,” tandasnya.
    Satu jam berselang, giliran Rido Ficardo keluar. Menurutnya, kalau antara PDIP dan Golkar memungkinkan untuk berkoalisi, tidak ada salahnya dia mendaftarkan diri ke PDIP.
    ’’Kita mengharapkan selama ini rekan-rekan PDIP banyak menjabat di pemerintah dan kepala daerah agar dapat bekerja sama dengan Demokrat untuk kemajuan Lampung. Koalisi ini juga masih dalam proses. Kami mengharapkan banyak hal ke depannya yang bisa kita lakukan bersama bagi masyarakat Lampung,” kata dia.
    Selanjutnya  pukul 13.30, Mukhlis Basri yang keluar dari dalam gedung DPP. Menurutnya, fit and proper test itu merupakan suatu mekanisme yang harus dilaksanakan untuk mengetahui komitmen calon untuk Lampung dan partai.
Alzier-Riswan Tony Gagal
    Dua kader internal Partai Golkar (PG) yang berebut rekomendasi sebagai calon gubernur (cagub), M. Alzier Dianis Thabranie dan Riswan Tony Dalem Kiay, gagal memenuhi deadline Ketua Umum PG Aburizal Bakrie. Sampai batas waktu hari ini (20/6), Alzier dan Riswan belum dapat memberikan kepastian rekan koalisi kepada DPP PG.
    Apalagi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didekati keduanya justru lepas. Partai berlambang Kakbah ini telah merekomendasikan Sekprov Lampung Berlian Tihang sebagai cagub kemarin (19/6). Alzier dan Riswan diketahui sebelumnya telah melobi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
    ’’Nah, PPP sudah ke Berlian Tihang. Tadinya Alzier mau ke sana. Riswan juga bilang mau ke Demokrat. Mereka belum bisa melaporkan koalisi. Mungkin kalau kedua ini nggak bisa, ketua umum (Aburizal Bakrie) bisa mengambil alternatif ketiga,” kata Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera II DPP PG Indra Bambang Utoyo semalam.
    Namun, Indra juga belum bisa memastikan apakah Aburizal akan mengambil kebijakan alternatif atau tidak. “Rapat besok (hari ini) belum tahu apakah akan keputusan atau tidak? Kami ikut arahan ketua umum saja karena mereka ini belum ada laporan, saya bingung,” urai ketua umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) ini.
    Ketika ditanya peluang Herman HN yang mendapatkan rekomendasi karena meraih survei tertinggi 65 persen pada survei internal PG, Indra juga tak berani memastikan. “Mungkin-mungkin saja. Tapi saya nggak berani memastikan, itu wewenang ketua umum. Kan ketua umum juga banyak mendapatkan laporan,” kata dia.
Indra juga sekaligus membantah pemberitaan di sebuah media yang menyatakan Herman telah bertemu Aburizal di Wisma Bakrie Jakarta untuk membicarakan pilgub. “Saya sangat tidak yakin ada pertemuan itu. Karena semestinya ketua umum kasih tau saya sebagai korwil, biasanya dia kasih informasi,” terangnya.
Sementara, dari pihak Alzier, yakni Sekretaris DPD PG Lampung Ismet Roni juga belum bisa memastikan parpol koalisi untuk menutupi kekurangan persyaratan pencalonan dari partai beringin ini. “Saya belum bisa bicara banyak dengan media. Kami sudah siapin semua tapi ini belum diputuskan,” kata Ismet yang kemarin telah berada di Jakarta.
    Sementara, juru bicara tim pemenangan Riswan Tony, Ammar Ali Alamri juga belum bisa memastikan parpol yang akan dibawa ke DPP PG untuk berkoalisi. Ia juga menduga rapat hari ini juga kembali tidak mengeluarkan rekomendasi cagub.
“Saya dapat informasi dari DPP, rekomendasinya bisa mundur lagi. Mungkin ada pertimbangan masih menunggu calon dari Demokrat dan pdip, mau lihat lawannya. Biasanya rekomendasi bisa di hari terakhir bahkan di jam-jam terakhir pendaftaran,” kata Ammar.
Untuk rekan koalisi yang sedang digaet Riswan, ia mengatakan, juga belum ada yang fix. Ia mengakui sudah kecolongan PPP oleh Berlian Tihang. Menurut dia, Riswan juga melakukan lobi ke DPP PPP meskipun tidak mengikuti proses penjaringan di partai itu. Riswan juga melobi Partai Demokrat, pkpb, dan Partai Hanura. (red/kyd/p3/c1/ary)




PPP REKOMENDASIKAN BERLIAN TIHANG SEBAGAI CAGUB


Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.co.id
-DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan Berlian Tihang sebagai bakal calon gubernur Lampung.

Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0952/KPTS /DPP/VI/2013 perihal SK penetapan calon gubernur provinsi Lampung masa bakti 2014-2019. SK ini keluar setelah ada komunikasi ketua umum PPP dengan beberapa parpol.

Ketua DPW PPP Lampung MC Imam Santoso membenarkan adanya SK cagub untuk Berlian Tihang ini.

"SK sudah fix untuk Berlian Tihang," katanya, Rabu (19/6/2013), malam melalui sambungan ponselnya.

Selasa, 18 Juni 2013

Voting Paripurna DPR Setujui Pengesahan APBNP 2013


VIVAnews – Rapat paripurna DPR untuk memutuskan pengesahan APBNP 2013, Senin malam 17 Juni 2013, akhirnya dilakukan lewat mekanisme voting setelah lobi antarfraksi berlangsung alot selama lima jam. Rapat sendiri telah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga berakhir pukul 22.00 WIB. Total proses di DPR itu membutuhkan waktu 12 jam.

Voting hanya menyuguhkan dua opsi, yaitu menerima atau menolak pengesahan APBNP 2013. Tercatat anggota 5 fraksi menerima pengesahan APBNP 2013 sementara 4 fraksi lainnya menolak. APBNP 2013 ini menyoal alasan pemerintah hendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anggota DPR yang menolak pengesahan APBNP 2013 berasal dari Fraksi Hanura dengan 14 orang anggota, Fraksi Gerindra dengan 25 anggota, Fraksi PKS dengan 51 anggota, dan Fraksi PDIP dengan 91 orang. Dengan demikian, total ada 181 anggota DPR dari 4 fraksi yang memilih opsi tolak pengesahan APBNP 2013.

Sementara anggota DPR yang menerima pengesahan APBNP 2013 berasal dari Fraksi PKB dengan 23 orang anggota, Fraksi PPP dengan 34 anggota, Fraksi PAN dengan 40 anggota, Fraksi Golkar dengan 98 anggota, dan Fraksi Demokrat dengan 143 anggota. Jadi total ada 338 anggota DPR yang memilih menerima pengesahan APBNP 2013.

“Maka rapat paripurna ini meyetujui UU Nomor 19 tentang APBN Perubahan 2013 untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Marzuki yang kemudian mengetok palu pengesahan. (adi)

Sabtu, 15 Juni 2013

CALEG TAK PERLU MELAPOR DANA KAMPANYE


Jakarta - Calon Legislatif (caleg) DPR tidak perlu melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum, karena itu merupakan tanggung jawab partai politik peserta pemilu.

Demikian yang dikemukakan oleh Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti.

"Menurut Pasal 29 Ayat (1) UU 8/2012, semua dana kampanye untuk parpol maupun caleg DPR/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, merupakan tanggung jawab parpol. Dengan begitu, tak dikenal dana kampanye caleg DPR, DPRD Provinsi/Kota yang dibuat sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/6).

Ray mengatakan, dana kampanye terbagi dua yaitu dana kampanye parpol dan dana kampanye calon anggota DPD yang sifatnya dikenal sebagai dana kampanye personal.

Dengan mencermati ketentuan tersebut, dana kampanye untuk pemilu legislatif, lanjutnya, merupakan tanggung jawab parpol, sehingga semua pengeluaran dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg harus didaftarkan ke buku kampanye parpol.

"Jika tidak didaftarkan, tentu dana yang dipakai dapat dinyatakan dana haram," kata Ray.

Selain itu, ia melanjutkan, bahwa sumbangan pribadi caleg untuk dana kampanye parpol tidak boleh lebih dari Rp 1 miliar. Namun parpol atau caleg dapat membelanjakan sebanyak-banyaknya dana untuk kepentingan kampanye baik parpol maupun caleg.

"Semua pemasukan dan pengeluaran harus dicatatkan dalam buku dana kampanye parpol. Dengan begitu, tidak dikenal ketentuan caleg melaporkan dana ke KPU dan caleg tidak boleh memiliki dana kampanye sendiri tanpa dilaporkan ke parpol," tutup Ray.

KPU: Parpol yang Tidak Buat Laporan Dana Kampanye akan Digugurkan

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan masih ada jalan terjal yang menghadang partai politik (parpol) jika tidak mengikuti ikuti tahapan dengan baik.
"Jalan terjalnya adalah kalau parpol tidak buat laporan awal dan akhir dana kampanye. Kalau tidak buat laporan awal, bisa tidak ikut pemilu sesuai dengan tingkatan di mana partai tidak memberi laporan awal. Kalau partai tidak memberi laporan akhir, maka calon yang terpilih dari partai itu tidak ditetapkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/6).
Lebih lanjut Sigit menjelaskan bahwa setidaknya ada dua sanksi terkait tidak diserahkannya laporan dana kampanye. Pertama sanksi kepada partai dan kedua sanksi tidak ditetapkannya calon.
Jika parpol tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU sampai batas waktu, parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada seluruh daerah pemilihan di tingkatannya.
Sementara jika parpol tidak menyerahkan laporan akhir, maka

Kamis, 13 Juni 2013

Adu Kuat di Demokrat Eletabelitas Ridho Jeblok

1-foto ridho ficardoFAJARSUMATERA -  Masuknya mantan Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu dalam komposisi calon wakil gubernur (cawagub) di Partai Demokrat, membuat peta politik di tubuh partai berlambang segitiga mercy tersebut berubah. Bahkan masuknya sejumlah Cagub membuat elektabilitas Ketua DPD Partai Demokrat menurun bahkan cenderung jeblok.
Setidaknya kehadiran Syamsurya dalam bursa cawagub Demokrat memunculkan spekulasi dari berbagai kalangan. Pasalnya, Syamsurya adalah adik kandung Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Seperti diketahui, Ryamizard sendiri bekas atasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum DPP Partai Demokrat, saat masih aktif di TNI dahulu. Bisa diterka, kemana arah Demokrat dalam menentukan calon gubernur (cagub)/cawagub. Kalangan pengamat politik menilai, Ryamizard bisa membawa pengaruh besar terhadap penentuan cagub/cawagub yang diusung Demokrat.
“Jelas ini manuver yang luar biasa. Bagaimana cara pendekatan ke Demokrat melalui faktor hubungan emosional. Ryamizard adalah sosok yang saat ini masih dihormati oleh SBY,” kata Pengamat Politik Unila, Syafarudin, Rabu (12/6).
Namun, kata Syafarudin, startegi untuk mendapatkan perahu Demokrat tersebut masih belum sepenuhnya terbaca. Sebab, Syamsurya sendiri saat ini maju sebagai cawagub, bukan cagub. Yang menjadi pertanyaan, lanjut Syafarudin, siapa sosok yang tampak sedemikian rupa memasang Syamsurya sebagai cawagub Demokrat.

14 DPC PPP Dukung Berlian Tihang

FAJARSUMATERA - Meski baru memasuki tahap konvensi penyampaian visi-misi calon gubernur (cagub) PPP, namun seluruh ketua 14 DPC PPP telah menyatakan dukungan secara bulat kepada Berlian Tihang sebagai cagub yang akan diusung partai tersebut. Keputusan tersebut disampaikan pada acaranya pandangan umum pimpinan DPC PPP se- Lampung, usai berlangsungnya penyampaian visi-misi tiga cagub PPP, Rabu (12/6)  di Hotel Grand Anugerah.
SAMPAIKAN VISI-MISI-Bakal Calon Gubernur Lampung Berlian Tihang dan Ridho Ficardo saat menyampaikan visi-misi, dalam acara konvensi penyampaian visi-misi calon gubernur yang digelar DPW PPP Lampung, Rabu (12/6) di Hotel Grand Anugerah. Foto: Hendra
SAMPAIKAN VISI-MISI-Bakal Calon Gubernur Lampung Berlian Tihang dan Ridho Ficardo saat menyampaikan visi-misi, dalam acara konvensi penyampaian visi-misi calon gubernur yang digelar DPW PPP Lampung, Rabu (12/6) di Hotel Grand Anugerah. Foto: Hendra

“Ya, hasil rapat pandangan umum 14 DPC PPP se-Lampung memutuskan untuk mendukung pencalonan Berlian Tihang sebagai calon PPP,” kata Ketua DPC PPP Bandarlampung, Nursyamsi melalui sambungan telefon, kemarin malam.

Menurut Nursyamsi, alasan untuk memilih Berlian Tihang agar diusung PPP dikarenakan beberapa faktor, salah satunya keseriusan Berlian berupaya mendapatkan PPP sebagai partai pengusung. Jika dibanding dengan calon lainnya, kata Nursyamsi, Berlian adalah orang yang layak mendapat dukungan.

“Kalau melihat keseriusan mulai menjalin komunikasi,

Senin, 03 Juni 2013

RATUSAN JUTA BAKAL MENGALIR KE PPP



BANDARLAMPUNG – Penjaringan calon gubernur (cagub) melalui pendaftaran partai politik (parpol) terus diminati. Setelah mengambil formulir, ratusan juta uang administrasi pendaftaran cagub segera mengalir ke parpol.
    Salah satunya pendaftaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah sebelumnya Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mengambil formulir pendaftaran melalui timnya, Zainal Maarif, kemarin tim sukses Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menyambangi kantor DPW PPP Lampung untuk mengambil formulir.
Tim dipimpin Haidar Tayib ini mengambil formulir cagub untuk Berlian pukul 10.30 WIB. Haidar menyatakan, Berlian siap maju pada Pilgub Lampung. ’’Saya sudah mendapat mandat dari Pak Berlian untuk mengambil formulir di DPW PPP,” katanya kemarin.
Konsekuensi untuk mendapat perahu itu, lanjut dia, Berlian sudah menyiapkan anggaran cost politik. Secara tegas, ia menyatakan telah menyiapkan uang administrasi sebesar Rp100 juta yang menjadi syarat pendaftaran oleh PPP.
Namun, lantaran uang itu harus dimasukkan ke dalam rekening Bank Lampung, maka pihaknya urung menyerahkan.
Selain mendaftar PPP, Berlian juga membidik partai lain. Namun, lanjut Haidar, dirinya masih belum mengetahui partai mana yang akan didatangi Berlian. Hal itu, lanjut dia, adalah kewenangan dari Berlian.
’’Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana mendapat perahu terlebih dahulu. Karena sekarang ini yang perahu utuh hanya Partai Demokrat,” ucapnya.
Kader Partai NasDem ini menyatakan, untuk calon wakil Berlian tentu akan ada kan

GERINDRA TAK MENJUAL PERAHUNYA





BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim menyatakan partainya tidak menjual perahu politik dalam Pemilihan Gubernur Lampung mendatang.

Meskipun memiliki tujuh kursi di DPRD Lampung, partai berlambang kepala garuda itu akan mendukung pasangan Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim yang maju dari jalur independen. "Saya tegaskan perahu Gerindra tidak dijual kepada calon mana pun karena ketuanya sudah maju dari jalur perseorangan," kata Gunadi, Minggu (2-5).

Ia mengungkapkan beberapa calon gubernur telah mendekati Gerindra untuk mengusung calon lain. Namun, Gunadi tetap berkeras Gerindra tidak dilepas ke calon lain. "Gerindra mendukung Amalsyah-Gunadi dari jalur independen dan tidak akan mengusung calon lain," ujarnya.

Amalsyah Tarmizi menambahkan pihaknya bersama tim sukses sedang menyusun tagline. Untuk sebutan nama Amalsyah dan Gunadi. Sudah ada tiga masukan dari masyarakat yakni Amal Berguna, Amal-Guna, dan Amanad. "Semua itu masih kami bahas untuk ditentukan yang paling cocok dan pas. Tapi, intinya Amalsyah-Gunadi siap membangun Lampung," kata mantan Danrem 043/Garuda Hitam itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyatakan Gerindra masih bisa mengusung pasangan cagub-cawagub jika berkoalisi dengan partai politik lain hingga memenuhi syarat minimal 12 kursi DPRD Lampung.

"Pasangan Amalsyah-Gunadi maju dari jalur independen sehingga dukungan partai tidak berpengaruh terhadap pencalonannya. Secara aturan Gerindra masih bisa mengusung calon lain bersama mitra koalisinya," kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Lampung Handi Mulyaningsih.

Menurut Handi, kasus calon kepala daerah maju dari jalur independen tetapi didukung oleh partai politik itu sudah sering terjadi di pemilukada. Namun, jika calon tersebut maju dari jalur independen, KPU tidak akan mengakui dukungan parpol tersebut. "Istilahnya dukungan Gerindra tidak terpakai sehingga partai tersebut bisa mengusung calon lain," ujar dia. (CR2/R-4)

MEMPERTAHANKAN KEDALAMAN MAKNA PANCASILA

kETIDAKSUKAANMegawati pada saat Menjadi Presiden untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila setelah berhasil mengatasi pemberotakan Berda...