CALEG TAK PERLU MELAPOR DANA KAMPANYE

Jakarta - Calon Legislatif (caleg) DPR tidak perlu melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum, karena itu merupakan tanggung jawab partai politik peserta pemilu.

Demikian yang dikemukakan oleh Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti.

"Menurut Pasal 29 Ayat (1) UU 8/2012, semua dana kampanye untuk parpol maupun caleg DPR/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, merupakan tanggung jawab parpol. Dengan begitu, tak dikenal dana kampanye caleg DPR, DPRD Provinsi/Kota yang dibuat sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/6).

Ray mengatakan, dana kampanye terbagi dua yaitu dana kampanye parpol dan dana kampanye calon anggota DPD yang sifatnya dikenal sebagai dana kampanye personal.

Dengan mencermati ketentuan tersebut, dana kampanye untuk pemilu legislatif, lanjutnya, merupakan tanggung jawab parpol, sehingga semua pengeluaran dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg harus didaftarkan ke buku kampanye parpol.

"Jika tidak didaftarkan, tentu dana yang dipakai dapat dinyatakan dana haram," kata Ray.

Selain itu, ia melanjutkan, bahwa sumbangan pribadi caleg untuk dana kampanye parpol tidak boleh lebih dari Rp 1 miliar. Namun parpol atau caleg dapat membelanjakan sebanyak-banyaknya dana untuk kepentingan kampanye baik parpol maupun caleg.

"Semua pemasukan dan pengeluaran harus dicatatkan dalam buku dana kampanye parpol. Dengan begitu, tidak dikenal ketentuan caleg melaporkan dana ke KPU dan caleg tidak boleh memiliki dana kampanye sendiri tanpa dilaporkan ke parpol," tutup Ray.

KPU: Parpol yang Tidak Buat Laporan Dana Kampanye akan Digugurkan

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan masih ada jalan terjal yang menghadang partai politik (parpol) jika tidak mengikuti ikuti tahapan dengan baik.
"Jalan terjalnya adalah kalau parpol tidak buat laporan awal dan akhir dana kampanye. Kalau tidak buat laporan awal, bisa tidak ikut pemilu sesuai dengan tingkatan di mana partai tidak memberi laporan awal. Kalau partai tidak memberi laporan akhir, maka calon yang terpilih dari partai itu tidak ditetapkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/6).
Lebih lanjut Sigit menjelaskan bahwa setidaknya ada dua sanksi terkait tidak diserahkannya laporan dana kampanye. Pertama sanksi kepada partai dan kedua sanksi tidak ditetapkannya calon.
Jika parpol tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU sampai batas waktu, parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada seluruh daerah pemilihan di tingkatannya.
Sementara jika parpol tidak menyerahkan laporan akhir, maka

Adu Kuat di Demokrat Eletabelitas Ridho Jeblok

FAJARSUMATERA -  Masuknya mantan Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu dalam komposisi calon wakil gubernur (cawagub) di Partai Demokrat, membuat peta politik di tubuh partai berlambang segitiga mercy tersebut berubah. Bahkan masuknya sejumlah Cagub membuat elektabilitas Ketua DPD Partai Demokrat menurun bahkan cenderung jeblok.
Setidaknya kehadiran Syamsurya dalam bursa cawagub Demokrat memunculkan spekulasi dari berbagai kalangan. Pasalnya, Syamsurya adalah adik kandung Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Seperti diketahui, Ryamizard sendiri bekas atasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum DPP Partai Demokrat, saat masih aktif di TNI dahulu. Bisa diterka, kemana arah Demokrat dalam menentukan calon gubernur (cagub)/cawagub. Kalangan pengamat politik menilai, Ryamizard bisa membawa pengaruh besar terhadap penentuan cagub/cawagub yang diusung Demokrat.
“Jelas ini manuver yang luar biasa. Bagaimana cara pendekatan ke Demokrat melalui faktor hubungan emosional. Ryamizard adalah sosok yang saat ini masih dihormati oleh SBY,” kata Pengamat Politik Unila, Syafarudin, Rabu (12/6).
Namun, kata Syafarudin, startegi untuk mendapatkan perahu Demokrat tersebut masih belum sepenuhnya terbaca. Sebab, Syamsurya sendiri saat ini maju sebagai cawagub, bukan cagub. Yang menjadi pertanyaan, lanjut Syafarudin, siapa sosok yang tampak sedemikian rupa memasang Syamsurya sebagai cawagub Demokrat.

14 DPC PPP Dukung Berlian Tihang

FAJARSUMATERA - Meski baru memasuki tahap konvensi penyampaian visi-misi calon gubernur (cagub) PPP, namun seluruh ketua 14 DPC PPP telah menyatakan dukungan secara bulat kepada Berlian Tihang sebagai cagub yang akan diusung partai tersebut. Keputusan tersebut disampaikan pada acaranya pandangan umum pimpinan DPC PPP se- Lampung, usai berlangsungnya penyampaian visi-misi tiga cagub PPP, Rabu (12/6)  di Hotel Grand Anugerah.

SAMPAIKAN VISI-MISI-Bakal Calon Gubernur Lampung Berlian Tihang dan Ridho Ficardo saat menyampaikan visi-misi, dalam acara konvensi penyampaian visi-misi calon gubernur yang digelar DPW PPP Lampung, Rabu (12/6) di Hotel Grand Anugerah. Foto: Hendra

“Ya, hasil rapat pandangan umum 14 DPC PPP se-Lampung memutuskan untuk mendukung pencalonan Berlian Tihang sebagai calon PPP,” kata Ketua DPC PPP Bandarlampung, Nursyamsi melalui sambungan telefon, kemarin malam.

Menurut Nursyamsi, alasan untuk memilih Berlian Tihang agar diusung PPP dikarenakan beberapa faktor, salah satunya keseriusan Berlian berupaya mendapatkan PPP sebagai partai pengusung. Jika dibanding dengan calon lainnya, kata Nursyamsi, Berlian adalah orang yang layak mendapat dukungan.

“Kalau melihat keseriusan mulai menjalin komunikasi,

RATUSAN JUTA BAKAL MENGALIR KE PPP

BANDARLAMPUNG – Penjaringan calon gubernur (cagub) melalui pendaftaran partai politik (parpol) terus diminati. Setelah mengambil formulir, ratusan juta uang administrasi pendaftaran cagub segera mengalir ke parpol.
    Salah satunya pendaftaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah sebelumnya Ketua DPD I Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mengambil formulir pendaftaran melalui timnya, Zainal Maarif, kemarin tim sukses Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menyambangi kantor DPW PPP Lampung untuk mengambil formulir.
Tim dipimpin Haidar Tayib ini mengambil formulir cagub untuk Berlian pukul 10.30 WIB. Haidar menyatakan, Berlian siap maju pada Pilgub Lampung. ’’Saya sudah mendapat mandat dari Pak Berlian untuk mengambil formulir di DPW PPP,” katanya kemarin.
Konsekuensi untuk mendapat perahu itu, lanjut dia, Berlian sudah menyiapkan anggaran cost politik. Secara tegas, ia menyatakan telah menyiapkan uang administrasi sebesar Rp100 juta yang menjadi syarat pendaftaran oleh PPP.
Namun, lantaran uang itu harus dimasukkan ke dalam rekening Bank Lampung, maka pihaknya urung menyerahkan.
Selain mendaftar PPP, Berlian juga membidik partai lain. Namun, lanjut Haidar, dirinya masih belum mengetahui partai mana yang akan didatangi Berlian. Hal itu, lanjut dia, adalah kewenangan dari Berlian.
’’Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana mendapat perahu terlebih dahulu. Karena sekarang ini yang perahu utuh hanya Partai Demokrat,” ucapnya.
Kader Partai NasDem ini menyatakan, untuk calon wakil Berlian tentu akan ada kan

GERINDRA TAK MENJUAL PERAHUNYA

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim menyatakan partainya tidak menjual perahu politik dalam Pemilihan Gubernur Lampung mendatang.

Meskipun memiliki tujuh kursi di DPRD Lampung, partai berlambang kepala garuda itu akan mendukung pasangan Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim yang maju dari jalur independen. "Saya tegaskan perahu Gerindra tidak dijual kepada calon mana pun karena ketuanya sudah maju dari jalur perseorangan," kata Gunadi, Minggu (2-5).

Ia mengungkapkan beberapa calon gubernur telah mendekati Gerindra untuk mengusung calon lain. Namun, Gunadi tetap berkeras Gerindra tidak dilepas ke calon lain. "Gerindra mendukung Amalsyah-Gunadi dari jalur independen dan tidak akan mengusung calon lain," ujarnya.

Amalsyah Tarmizi menambahkan pihaknya bersama tim sukses sedang menyusun tagline. Untuk sebutan nama Amalsyah dan Gunadi. Sudah ada tiga masukan dari masyarakat yakni Amal Berguna, Amal-Guna, dan Amanad. "Semua itu masih kami bahas untuk ditentukan yang paling cocok dan pas. Tapi, intinya Amalsyah-Gunadi siap membangun Lampung," kata mantan Danrem 043/Garuda Hitam itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyatakan Gerindra masih bisa mengusung pasangan cagub-cawagub jika berkoalisi dengan partai politik lain hingga memenuhi syarat minimal 12 kursi DPRD Lampung.

"Pasangan Amalsyah-Gunadi maju dari jalur independen sehingga dukungan partai tidak berpengaruh terhadap pencalonannya. Secara aturan Gerindra masih bisa mengusung calon lain bersama mitra koalisinya," kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Lampung Handi Mulyaningsih.

Menurut Handi, kasus calon kepala daerah maju dari jalur independen tetapi didukung oleh partai politik itu sudah sering terjadi di pemilukada. Namun, jika calon tersebut maju dari jalur independen, KPU tidak akan mengakui dukungan parpol tersebut. "Istilahnya dukungan Gerindra tidak terpakai sehingga partai tersebut bisa mengusung calon lain," ujar dia. (CR2/R-4)

PEMILU 2014: KPU Lampung Loloskan 891 Caleg, 6 Dicoret

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): KPU Lampung memutuskan jumlah dan nama-nama calon anggota legislatif yang lolos seleksi berkas dan siap ditetapkan sebagai calon sementara. Sedangkan enam caleg dinyatakan belum memenuhi syarat. Anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, KPU Lampung sudah selesai memverifikasi berkas calon anggota legislatif yang didaftarkan 12 partai politik. Hasilnya, 891 caleg memenuhi syarat sedangkan enam orang dinyatakan belum memenuhi syarat.

“Setelah kita verifikasi ternyata enam orang ini belum bisa kita tetapkan sebagai caleg untuk pemilu 2014,” kata Handi dikantornya, Jumat (31-5). Menurut Handi, 891 caleg yang lolos seleksi dan siap ditetapkan sebagai DCS itu terdiri dari Partai NasDem 85 orang, PKB 84 orang, PKS 85 orang, PDIP 83 orang, Golkar 85 orang, Gerindra 85 orang, Demokrat 82 orang, PAN 80 orang, PPP 73 orang, Hanura 79 orang, PBB 34 orang dan PKPI 39 orang.

“Enam caleg yang belum memenuhi syarat terdiri dari Gerindra tiga orang dan PKPI tiga orang,” ujarnya. Khusus untuk tiga orang caleg di Gerindra dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdiri dari anggota dewan yang pindah partai dan belum mundur dari jabatan anggota dewan. "Surat mundur dari dewan itu kita tunggu sampai 2 Agustus. Jika lewat dari itu maka kita coret," ujarnya

Selanjutnya kata dia, data 896 caleg itu akan dikirim ke KPU Pusat untuk dicocokkan dengan data di 32 KPU Provinsi se-Indonesia. Pencocokkan itu diperlukan untuk menghindari caleg ganda yang ternyata mendaftar di partai dan provinsi lainnya. Pasalnya kejadian itu pernah terjadi pada pemilu 2009 lalu.

“Data ini akan dicocokkan dengan data milik KPU Provinsi se-Indonesia. Jika ternyata mereka juga mendaftar di provinsi lain maka akan dicoret dua-duanya,” kata Handi. Setelah diverifikasi oleh KPU Pusat, pihaknya akan mempublikasi nama-nama caleg itu dimedia cetak. Selanjutnya masyarakat Lampung bisa memberi masukan kepada KPU sebelum mereka ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS). (CR2/L-1)

BERLIAN TIHANG MENYUSUL AL-ZIER MENDAFTAR DI PPP

BANDARLAMPUNG – Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dhianis Tabrani kemarin sudah mendaftar  ke panitia penjaringan bakal calon gubernur (balongub) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung.Hari ini, Sekprov Lampung Berlian Tihang menyusul mendaftar juga sebagai balongub yang akan maju pada Pilgub Lampung 2 Oktober 2013.Wakil Sekretaris DPW PPP Lampung, AK Yojanson menjelaskan pengambilan formulir pendaftaran Alzier  diwakilkan oleh tim suksesnya. “Ya Pak Alzier sudah mendaftar ke kami dengan mengutus tim suksesnya untuk mengambil formulir,” katanya.

Ditambahkan, hari ini Rabu (29/5) dijadwalkan ada satu lagi balongub yang akan mendaftar, yakni Berlian Tihang.

Untuk sementara, kata Yojanson, Berlian juga akan mengutus timnya untuk mengambil formulir pendaftaran. “Tapi kalau penyerahan formulir dan berkas lainnya balongub wajib datang,” tandasnya.