JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menginginkan agar partainya segera keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Pasalnya, selama ini, Fahri mengaku tak mendukung gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (22/5/2013). Anggota Komisi VII yang kini dipindah ke Komisi III itu mengaku keinginannya itu hanyalah pendapat pribadi dan berbeda dengan keputusan Majelis Syuro PKS.
Saat ditanyakan alasannya meminta PKS keluar dari koalisi, Fahri tak menjelaskan lebih lanjut. Ia justru menyinggung tentang perkara hukum yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut dia, kasus yang menimpa Luthfi merupakan kasus yang paling berdampak bagi partainya karena langsung mengenai jantung kekuasaan partai ini.
Ia pun berharap agar masyarakat bisa menilai secara obyektif dan membedakan urusan personal dan partai. Wacana keluarnya PKS dari koalisi ini bukanlah baru terungkap ke publik.
Saat Luthfi Hasan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi, Presiden PKS yang baru saja terpilih, Anis Matta, menyinggung keinginan kadernya untuk keluar dari koalisi dalam pidato perdananya. Ia tidak menampik bahwa aspirasi dari kader PKS itu muncul setelah Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.
"Suara itu kencang berembus setelah peristiwa ini. Keputusannya akan dilakukan dalam waktu yang akan datang," kata Anis. Namun, wacana ini dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz mengatakan, dalam rapat Majelis Syuro PKS sama sekali tidak dibahas soal nasib PKS dalam koalisi. "Tidak pembahasan soal koalisi dalam Majelis Syuro terakhir," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar