Menteri Parpol

IBARAT kapal, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dinakhodai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak lama lagi bersandar. Yang jadi soal, ketika pelabuhan akhir kian dekat, engine power kapal justru dikhawatirkan semakin melemah.

Saat SBY dipercaya untuk kali kedua memimpin negeri ini pada 2009, harapan rakyat kepadanya melambung tinggi. Namun, di penghujung masa jabatannya, tingkat kepercayaan itu pelan, tetapi pasti terkikis dan terus menipis.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 22-25 Januari, misalnya, memperlihatkan sebanyak 57,72% responden menyatakan tidak puas atas kepemimpinan SBY. Hanya 35,91% yang puas.

Fenomena tersebut menunjukkan KIB II di bawah kendali SBY kian didera defisit kepercayaan. Celakanya lagi, defisit itu dikhawatirkan kian parah menjelang Pemilu 2014 yang tinggal setahun lagi bergulir.

Tak banyak lagi rakyat yang percaya pemerintahan SBY-Boediono bisa memenuhi ekspektasi mereka. Rakyat justru semakin pesimistis, antara lain lantaran mesin utama kabinet, yakni para menteri yang mayoritas berasal dari partai politik, dikhawatirkan tak akan lagi fokus melayani rakyat.

Survei LSI menunjukkan itu. Sebanyak 86,35% dari 1.200 responden cemas para menteri asal parpol akan lebih sibuk mengurus partai jelang pemilu.

Cuma 10,79% yang tidak khawatir dan selebihnya tidak tahu.

Kekhawatiran itu tak mengada-ada. Sulit disangkal, menteri dari parpol cenderung punya misi ganda. Satu misi sebagai pejabat negara yang harus mengurus rakyat dan misi lainnya ialah tanggung jawab melayani partai.

Ironisnya, misi terakhir yang cenderung dikedepankan dan diyakini kian tak terkendali menjelang pemilu. Para menteri dari parpol akan menomorduakan tugas utama sebagai pelayan publik. Mereka akan supersibuk dan superfokus mengurus partai untuk menghadapi rivalitas di pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun depan.

Kita wajib mengingatkan bahwa ketika anggota parpol diangkat sebagai menteri, secara otomatis baju partai luruh berganti baju pelayan rakyat. Ketika seseorang dipercaya menduduki jabatan terhormat di kabinet, ia serta-merta terikat kontrak sosial dengan rakyat.

Menteri disumpah untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai. Tak cuma setahun-dua tahun, sumpah itu berlaku selama mereka menjabat anggota kabinet.

Sebagai pemimpin tertinggi, Presiden tak boleh lepas tangan soal totalitas kinerja anak buahnya. SBY tidak cukup hanya mengimbau para menteri dari parpol untuk memprioritaskan tugas negara hingga 2014.

Presiden punya kuasa memaksa mereka tetap patuh pada sumpah jabatan sebagai pengabdi rakyat. SBY punya hak memecat menteri yang lebih sibuk mengurusi partai demi melanggengkan kekuasaan.

Akan tetapi, SBY harus menunjukkan teladan dengan fokus sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia hingga akhir masa jabatan, bukan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Itulah pertaruhan SBY. Ujian berat menghadang apakah ia mampu memaksimalkan seluruh kekuatan mesin KIB II agar mulus berlabuh di pelabuhan akhir. Atau sebaliknya, ia akan dikenang sebagai presiden yang tidak tegas terhadap anak buahnya.