"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Lampung agar segera menciptakan kondisi yang aman dan nyaman sehingga tidak ada benturan horizontal di masyarakat," kata Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, pada kegiatan "Press Gathering DPD RI dan Paguyuban Wartawan Parlemen" di Kuta-Bali, Jumat (2/11).
Pada kesempatan tersebut, hadir Waki Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI Wayan Sudirta, John Pieris, Instiyawati Ayus, serta Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya.
Menurut La Ode Ida, usulan tersebut disampaikan pimpinan DPR RI ketika berdialog dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat.
Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini menambahkan, pimpinan DPD RI semula berusaha menyampaikan usulannya kepada Menko Polhukam Joko Suyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Namun karena kesibukannya, menurut dia, pimpinan DPD RI kemudian menyampaikan usulannya kepada Menteri Dalam Negeri.
La Ode menjelaskan, pada kesempatan, dirinya menyampaikan beberapa usulan, antara lain, agar pemerintah segera melakukan pemulihan kondisi psikis terhadap masyarakat di daerah bentrok, terutama masyarakat yang kehilangan angota keluarganya.
"Pemulihan psikis ini tidak mudah dan memerlukan waktu lama api harus dilakukan," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerinyah pusat dan pemerintah daerah juga agar segera membantu memperbaiki fasilitas masyarakat yang rusak pada insiden bentrok, seperti rumah warga yang dibakar.
Menurut La Ode, untuk segera memulihkan kondisi sosial masyarakat di lokasi bentrok, maka Pemerintah Pusat hendakya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Bali, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Pemerintah juga hendaknya membuat program pemberdayan multikultur dengan tim khusus yang terus melakukan sosialisasi penyadaran," katanya.
La Ode menilai, bentruk di Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan antar masyarkat beretnis Lampung dan masyarakat beretnis Bali, karena pemerintah daerah kurang memiliki sentuhan sosial dalam pencptaan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Menurut dia, Pemerintah Daerah Lampung lebih mengutamakan proyek pembangunan fisik dengan mengabaikan keragaman sosial masyarakat.
"Saya juga mengusulkan kepada Pak Mendagri untuk membuat standar kinerja kepala daerah yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaaman bagi masyarakat," katanya. [Ant/L-8]
Sumber : Suara Pembaharuan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar